Haryono Umar: Sudah Saatnya Semua PNS Wajib Melaporkan Kekayaan

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Ini patut dipertanyakan. PNS yang terkait itu hanya golongan III B. Jika dilihat secara penda­pa­tan, kok bisa mempunyai jum­lah uang sebanyak itu.

Kapan KPK melakukan pe­nyelidikan?

Untuk saat ini, kami sedang me­nunggu la­po­ran dari PPATK me­ngenai te­muan me­reka. Se­lan­jut­nya kami akan meng­um­pul­­kan data-data ter­­se­but, lalu di­te­laah, di­pe­la­jari, dan kami tin­daklan­juti segera mung­kin.

Berapa lama me­nunggu la­po­ran PPATK ?

Ya belum bisa di­pas­tikan. Kami ber­ha­rap dalam waktu de­kat ini sudah bisa disam­paikan, se­hingga bisa cepat di­proses.

Apa PNS muda itu tidak me­nye­rah­kan kekayaan ke KPK?

Tidak. Sebab, PNS golongan III B ini bu­kan penye­leng­gara ne­­gara, se­hingga ti­dak wajib me­­la­porkan ke­ka­yaan­nya. Yang wajib lapor hanya pegawai ese­lon saja. Ma­kanya, kami meng­usulkan agar peme­rin­tah me­lak­sanakan pe­merik­saan kepada semua PNS yang ada. Sampai sekarang baru ada dua lembaga pemerintahan yang sedang me­lakukannya, yaitu kepolisian dan kementerian ke­uangan.

Apa Anda setuju PNS yang nakal langsung dipecat saja?

PNS yang tidak memiliki pro­fesionalitas dan yang kinerjanya kurang baik se­ha­rusnya dikeluar­kan. Apalagi masih ada lembaga yang jumlah pe­gawai­nya ber­le­bihan.

Siapa yang ha­rus bertang­gung jawab bahwa atas kasus ini?

Saya tidak bisa me­­nyalahkan sia­pa­pun, dibu­tuhkan kerja sama semua jajaran pemerintah untuk me­­nanga­ni­nya, se­hingga ke de­pan tidak ter­jadi lagi se­perti ini.

Apa solusi­nya?

Kami me­min­­ta pe­­me­rin­­tah agar me­la­kukan pe­nga­wasan ter­­ha­dap para bi­ro­­kratnya.

Selain itu, su­dah saatnya se­mua PNS wa­jib mela­por­kan ke­ka­yaannya ke KPK. Me­mang ke­­­wajiban mela­porkan harta ke­ka­yaan belum diatur oleh Un­dang-Undang No­mor 28 tahun 2009.

Makanya perlu ini­siatif dari para pe­mimpin di ber­ba­gai lem­baga dan instansi peme­rin­tahan un­tuk mela­kukan kebijakan agar semua PNS me­la­por­kan ke­ka­yaan ke KPK.

Seharusnya yang dirubah ada­lah masih terjadi hambatan dan kebingungan seperti mengenai gratifikasi dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Maksudnya?

Jumlah nilai gratifikasi itu mesti dipertegas, berapa yang di­perkenankan, berapa yang tidak. Kemudian kalau ada yang tidak lapor, sanksinya seperti apa, se­lama ini tidak jelas.

Bagaimana dengan LHKPN?

Semuanya harus dipertegas. Misalnya semua pegawai wajib melaporkan kekayaannya. Bagi yang tidak melapor akan dike­na­kan sanksi. Misalnya, keka­yaan­nya yang tidak dilaporkan ke LHKPN itu disita negara.  [Harian Rakyat Merdeka]