Wawancara

WAWANCARA

Suryadharma Ali: Bukan Kami Tidak Merasa, Tapi Ingin Penjelasan KPK

Minggu, 04 Desember 2011, 08:40 WIB

Suryadharma Ali

RMOL. Menteri Agama Suryadharma Ali mendatangi KPK, Jumat (2/12), terkait hasil survei integritas 2011. Sebab, tidak ingin kementeriannya dicap sebagai sarang suap dan korupsi.

â€œSaya belum paham dengan tuduhan bahwa Kementerian Agama itu terkorup. Apa ukuÂrannya. Makanya saya berinisiatif datang ke kantor ke KPK,â€ kataÂnya di Jakarta, Jumat (2/12).

Seperti diberitakan, Senin (28/11), KPK merilis hasil survei integritas tahun 2011 terhadap 89 instansi. Instansi pusat dengan indeks integritas tertinggi adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), disusul KemenÂterian Kesehatan, PT Jamsostek, Kementerian Perindustrian, dan PT Pelindo. Sedangkan yang teÂrenÂdah adalah Kementerian KoÂperasi dan UKM, KemenÂteÂrian Tenaga Kerja dan TransÂmigrasi, serta Kementerian Agama.

Suryadharma Ali selanjutnya mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya meminta penjelasan secara komprehensif tentang haÂsil survei itu. Pimpinan KPK sudah menjelaskannya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Kementerian Agama tiÂdak merasa seperti hasil surÂvei KPK itu?

Bukan kami tidak merasa. Tapi kami ingin mendapatkan keteraÂngan, barangkali KPK leÂbih baÂnyak memiliki informasi tentang kondisi kinerja dari KeÂmenag.

Bukankah ada nilai positifÂnya?

Saya melihat ini memang ada aspek positifnya. Tapi itu meÂnyenÂÂtak kami semua bahwa ada berita seperti itu. Semuanya meÂrasa tersinggung dong. TerÂsingÂgung dalam arti positif. Artinya harus memperbaiki kinerjanya.

Kemenag akan melakukan pemÂbenahan?

Ya dong. Ada koÂmitmen melaÂkuÂkan pembenaÂhan. Saya beserta staf berusaha keras untuk itu. MakaÂnya, laporan 2009 dinilai sudah Wajar Dengan PengecuaÂlian (WDP). Target saya tahun 2010 WaÂjar Tanpa PeÂngeÂcualai (WTP), tapi ternyata masih WDP karena ada kesalahan sedikit.

Kalau tahun 2011?

Saya dan staf bekerja keras untuk bisa WTP. Menertibkan kami dalam menggunakan uang. Itu salah satu yang akan kami lakukan.

O ya, bagaimana penyeÂlengÂgaraan ibadah haji tahun ini yang diÂnilai banyak keleÂmaÂhan?

Kritik diperlukan, tapi kritik yang sehat berdasarkan fakta. Setiap kritik bisa diperdebatkan, setiap penyelenggaraan juga bisa diperdebatkan.

Bagaimana soal usulan agar peÂnyeÂlenggaraan ibaÂÂdah haji diÂÂkeÂlola badan khusus?

Saya belum meliÂhat itu sebagai seÂbuah usulan yang unggul. SilaÂkan saja kalau usulan yang baik, kita bisa diskuÂsiÂkan. Ketua DPR puÂnya pendapat seÂperti itu, mari kita diskusikan. Kita uji pendapat itu lebih baik atau bagaiÂmana.

Apa sudah ada pemÂbicaraan deÂngan DPR?

Itu kan usulan KeÂtua DPR, Pak MarÂzuki Ali. Kalau itu usuÂlan serius mari kita diskusikan. Kalau pemerintah Indonesia oleh Pak Marzuki Ali dianggap tidak proÂfeÂsional dalam meÂnaÂngani ibadah haji dan kita disuÂruh belajar ke Malaysia. Itu artiÂnya melecehkan kemampuan anak bangsa dan mengagungkan bangsa lain.

Penyelenggaraan haji tahun ini, menurut Anda sukses?

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia itu mendapat pujian dari penyelenggara-penyeÂlengÂgara haji international dan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Saya tidak mengerti kaÂlau diÂanggap tidak profesional. Lalu yang profesioal itu seperti apa.

Anda menilai pendapat itu tiÂdak berdasar?

Ya dong, itu tidak berdasar. Silakan dijelaskan. Saya siap diundang Pak Marzuki kapan saja dan di mana saja untuk mendisÂkusikan mengenai badan yang diusulkan itu. Mudah-mudahan dari situ muncul pemikiran yang cerdas.

Saya sering mengatakan, peÂlaksanaan ibadah haji sukses dari tahun ke tahun mengalami keÂmaÂjuan. Tapi bukan berarti tidak ada masalah dan kekuÂraÂngan. MasaÂlah dan kekurangan selalu ada. [Harian Rakyat Merdeka]