RMOL. Situasi keamanan di Papua terus memanas. Salah satu penyebabnya, pemerintah dinilai gagal meredam konflik antara masyarakat lokal, buruh, dan PT Freeport Indonesia.
Gejolak ini terjadi karena senÂtiÂmen anti asing dalam penguaÂsaan tambang tersebut. DikhaÂwatirkan masalah ini menular ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, di sana ada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), perusaÂhaan tambang emas terbesar keÂdua di tanah air itu.
Percik-percik konflik pun sudah terasa. Mulai eksisnya aksi mogok karyawan PT NNT samÂpai suara keras menuntut keadilan dan kesejahteraan dari masyaÂrakat setempat.
Menurut Wakil Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah, tidak ada jalan lain untuk mencegah konÂÂflik selain lewat jalur komuÂnikasi efektif antara NNT dan masyaÂrakat lokal. Pria kelahiran SumÂbawa Besar, 18 Mei 1972 ini juga menilai positif aspirasi maÂsyaraÂkat lokal yang mengÂinginÂkan putra daerah masuk maÂnajerial NNT.
“Rakyat NTB tidak mau NewÂmont kayak Freeport,†kata SeÂnior Fellow di Harvard UniverÂsity ini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya:
Mungkinkah NTB akan berÂgeÂjolak seperti Papua?
Bisa saja. Resistensi di daerah pertambangan biasa terÂjadi. Tidak hanya di IndoÂneÂsia tapi juga dunia.
Padahal antara kuasa pertamÂbangan dan masyarakat lokal bisa mencari win-win solution.
Saya rasa lokasi tambang Newmont bukan daerah konflik. Tidak perlu penempatan tenaga keamanan massif. Pendekatan keamanan paling bagus itu menguÂrangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Itu tugas bersama NNT dan masyarakat.
Apa NNT dibutuhkan?
Sangat dibutuhkan bagi masyaÂraÂkat NTB dan bangsa ini. Kalau dimaknai tepat, PT NNT akan sangat bisa membantu masyaraÂkat NTB menyelesaikan persoaÂlan dasar pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran, perÂbaikan infrastruktur publik dan banyak yang lain. Makanya keÂberadaan PT NNT harus dilinÂdungi dan dibikin nyaman beroÂperasi
Apa saja kontribusi PT NNT?
Bicara masalah ekonomi dan tenaga kerja, sudah cukup baik ke tingkat nasional maupun daerah. Hanya saja keberadaan PT NNT mesti bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi.
Kenapa selama ini kurang opÂtimal?
Secara operasional dan keÂuangÂÂan tidak ada masalah. ProÂblemnya pada masalah sosial keÂmasyarakatan. Makanya isu putra daerah sebagai Presiden DiÂrektur PT NNT menjadi relevan meneÂmukan justifikasinya.
Masalah sosial kemasyaraÂkaÂÂtan seperti apa?
Bagaimana menjaga kelestaÂrian lingkungan, pemanfaatan sumber daya manusia dan tenaga kerja. Sebenarnya bisa di meÂdiasi dan dicarikan solusi yang baik.
Gubernur NTB, DPRD SumÂbawa, para bupati mengusulÂkan Anda jadi Presiden DirekÂtur PT NNT, apa bersedia?
He-he-he. Aspirasi ini mestiÂnya jadi feedback yang baik dan positif bagi PT NNT yang dalam pengamatan saya memang gagal membangun relasi yang konsÂtrukÂtif dengan masyarakat lokal. Komunikasi dan interaksi dengan masyarakat memang perlu diÂperbaiki.
Artinya Anda bersedia?
Dukungan terhadap saya sebaÂgai Presdir PT NNT saya hargai. Sudah saatnya memang putra daeÂrah jadi pimpinan NNT. BaÂgus buat kesinambungan operaÂsioÂnal NNT dan juga bagus untuk masyarakat Sumbawa.
Bukan bermaksud rendah hati atau bagaimana tapi banyak putra daerah yang lebih pantas. Saya sudah cukup nyaman di DPR (Wakil Ketua Komisi XI). Lagi pula, membantu NNT dan masyaÂrakat Sumbawa nggak harus jadi presdir kan.
PT NNT dikuasai pemegang saham yang punya kepentiÂngan berbeda, pendapat Anda?
Betul. Pemegang saham harus aman secara finansial dan invesÂtasinya menguntungkan. Pada saat yang sama Presdir harus juga memperhatikan kepentingan manajemen dan karyawan peruÂsaÂhaan. Dalam konteks NNT yang paling penting adalah meÂnangkap suara batin dan keingiÂnan masyarakat lokal. Ini nggak mudah dan sederhana.
O ya, mungkinkah Freeport dan Newmont angkat kaki dari Indonesia karena gerakan sentiÂmen anti asing?
Keberadaan pertambangan bukan sesuatu yang harus ditolak. Apa pun yang kita lakukan di atas bumi ini pasti ada dampak neÂgatifÂnya. Kalau dikelola benar, dunia pertambangan akan saling menguntungkan baik untuk masyarakat, pemerintah maupun investor.
Akar masalah resistensi tamÂbang dan masyarakat di IndoÂneÂsia apa saja sih?
Kuasa modal memang melekat pada kuasa korporasi. Namun idealÂnya tetap pada koridor perÂtumbuhan ekonomi, keberpihaÂkan masyarakat miskin, tenaga kerja dan lingkungan hidup. IntiÂnya adalah keadilan.
Bisakah asing adil kepada priÂbumi?
Selain menggunakan prinsip proÂfesionalisme dan rasionalitas, penyelesaian masalah pertamÂbangan harus didekati dengan keÂmanfaatan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.