Din Syamsuddin: Menteri Terindikasi Korupsi Seharusnya Dinonaktifkan

“Saya setuju dengan pernyataan Pak Mahfud itu. Ini ide segar. Para koruptor ini harus dikenakan sanksi berat. Termasuk yang ber­sifat memberi efek malu,” kata­nya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Selasa (29/11).

Din meminta kepada Mahfud agar mencari istilah yang lebih menarik lagi. Sebab, kalau nama­nya kebun malah senang korup­tor­nya. Kebun itu memberi kesan nyaman, sejuk, dan asri. Cari isti­lah yang lebih menakutkan lagi.

“Hukuman bagi koruptor harus dibuat sekeras mungkin, se­hing­ga menimbulkan efek jera. Hu­kum­an yang berlaku saat ini sa­ngat kurang maksimal,’’ pa­parnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa nama yang lebih mena­kut­kan itu?

Apa saja. Saya rasa Pak Mah­fud lebih kreatif. Yang penting bisa membuat efek jera bagi ko­rup­tor. Kalau mereka dibuat ma­lu, tentu tidak mengulangi per­buat­an itu lagi. Kemudian orang lain juga merasa takut melakukan korupsi.

Apa tidak berlebihan ide se­per­ti itu?

Tidak. Sebab, sekarang ini ada gejala sanksi bagi koruptor sangat ringan. Setelah menjalankan hu­kum­an mereka bisa tampil kem­bali, bah­kan mendapat penga­ku­an pub­lik. Ini yang mengaki­bat­kan para koruptor itu tidak takut dan tidak malu untuk mela­kukan korupsi lagi.

Hukuman itu tergantung ha­kim, ka bisa dihukum seberat-beratnya?

Selama ini keputusan hakim lebih rendah dari hukuman yang se­harusnya diterima koruptor. Selain itu, saat menjalankan hu­kum­an, koruptor ini bersenang-se­nang di penjara. Sebab, men­da­­patkan fasilitas. Kemudian men­dapat remisi.

Seharusnya tidak mendapat remisi ya?

Terserah pemerintah bisa diberi dan juga tidak diberi remisi. Ka­lau diberi remisi sebaiknya se­dikit saja.

Bagaimana penilaian Anda ter­hadap KPK?

KPK itu sudah bekerja dengan baik.Hasilnya memang belum mak­­simal. Sebab, pimpinan KPK itu terbatas dan tidak bisa leluasa bertindak.

Apa yang harus dilakukan KPK ke depan?

Kan ada instansi-intansi lain yang terkait. Dalam penegakan hu­kum kasus korupsi itu kan tidak harus KPK semua yang me­nanganinya. Semua aparat hu­kum harus bekerja secara maksi­mal. Sebab,  masih banyak kasus korupsi. Makanya, penanganan kasus korupsi tidak bisa dengan pen­dekatan biasa. Harus dengan ledakan dahsyat. Artinya harus ada terobosan.

Terobosan seperti apa?

Kalau pejabat negara terindi­kasi korupsi, maka dinonaktifkan dulu. Jangan tunggu putusan hu­kum. Kalau nanti tidak terbukti di pengadilan, jabatannya dikem­balilkan lagi.

Memang tetap berlaku praduga tak bersalah, tapi kalau ini kita kedepankan membuat pejabat itu tetap santai. Sebab, mereka bisa membeli hukum. Ujung-ujung­nya tidak terbukti atau hukuman­nya lebih ringan dari yang se­mestinya.

Apa ini berlaku bagi men­teri?

­Ya, berlaku. Kalau terindikasi korupsi, ya seharusnya dinonak­tif­kan dulu sampai persoalannya selesai. Kalau terbukti tidak ber­salah, ya diaktifkan lagi. Tapi kalau terbukti bersalah, ya di­pecat langsung.

Bagaimana dengan huku­man­­nya?

Bila perlu dihukum seumur hidup atau hukuman mati bagi koruptor yang nilainya miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi hanya membuat masyarakat ber­tambah miskin karena meng­ganggu ekonomi bangsa.

Rezim yang korup hanya akan melahirkan sistem yang korup. Makanya setiap orang harus di­dorong untuk terus menyuarakan perang terhadap korupsi.

O ya, bagaimana dengan ca­lon pimpinan KPK yang se­dang diuji DPR?

Kita berharap DPR dalam me­milih pimpinan KPK secara be­nar. Jangan sampai ada kepen­tingan politik atau kepentingan dirinya. Pilihlah yang benar-benar punya keberanian mem­berantas korupsi.

Siapa yang cocok menjadi pimpinan KPK?

Saya kira, calon-calon itu ba­nyak yang mempunyai kebera­nian untuk bertindak dengan hati nurani. Saya nggak bisa menye­butkan nama. Kalau pilihan saya pasti ada. Tapi tidak perlu saya sebutkan. [Harian Rakyat Merdeka]