Breaking News:
Breaking News:
RMOL. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, tidak ingin menambah polemik terkait kritikan beberapa pihak yang menyebutkan kinerja kementeriannya merosot.
“Saya tak mau berpolemik soal ini. Tapi penilaian itu sangat subÂyektif,†ujar Patrialis Akbar.
Pernyataan ini menanggapi LingÂkaran Survei Indonesia (LSI) yang mengungkapkan ada sembilan kementerian di pemerintahan SBY-Boediono tidak memuaskan.
Salah satu yang menjadi soroÂtan adalah kinerja KemenÂkumÂham yang memberikan remisi pada koÂruptor di hari Lebaran taÂhun 2011. Kebijakan itu diÂanggap tiÂdak seÂsuai dengan agenda peÂmeÂÂrinÂtah dalam memberantas koÂrupsi.
Patrialis tidak terlalu mempersoalkan hasil survei LSI tersebut. Sebab, pihaknya sudah bekerja secara maksimal meÂÂnuntaskan tanggung jawabnya di kementerian.
“Kami sudah bekerja. Saya kira kita semua sudah menikmati hasil kerja itu,†kata politisi PAN terÂsebut.
Berikut kutipan selengkapnya;
Saya tidak mau komentar terÂkait itu. Namun kami sudah beÂkerja dengan baik. Kita semua sudah menikmati hasil kerja yang kami lakukan. Persoalan bangsa kita sangat besar, tentu untuk mengatasinya tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, perlu usaha dan dukungan.
Yang penting kita bekerja terus, dan bergandengan tangan dengan teman-teman pers membangun negara ini.
Apa ini menjadi masukan bagi kementerian Anda?
Kami pasti menerima semua masukan dari semua orang, baik LSM, Pers, atau dari masyarakat. Terlebih masukan dari teman-teman DPR sebagai wakil rakyat akan kami terima. Tidak mungkin kami abaikan. Namun semua maÂsukan itu harus berdasarkan proÂses dan mekanisme yang ada.
Anda melihat ada yang meÂngaÂrahkan hasil survei itu?
Saya cuma mau bilang, mau survei atau apapun namanya, jaÂwaban saya alhamdulillah ya.
Kabarnya posisi Anda diganÂtiÂkan Amir Syamsuddin?
Saya tidak mau berkomentar mengenai hal itu. Begitu juga masalah reshuffle kabinet.
Sudah ada informasi hasil evaÂÂluasi UKP4 terbaru?
Saya tidak tahu mengenai hal itu. Namun satu hal yang saya sayangkan, teman-teman Pers masih mengomentari rapor merah Kemenkumham mengenai pemÂbaÂngunan Lapas. Saya tekankan, Kemenkumham tidak pernah mendapat rapor merah. Tapi kok malah berita itu yang selalu diÂulang-ulang.
O ya, bagaimana dengan benÂtrok siswa dengan wartawan?
Tentu kita menyesalkan kejaÂdian itu. Apalagi menimpa teÂman-teman media. Saya sudah meÂminta Litbangham meÂlakukan penelitian apa yang terjadi sebenarnya.
Apakah ada pembiaran daÂlam kasus tawuran pelajar?
Saya kira kasus ini harus diÂserahkan pada kepolisian. Polisi sudah bertindak tegas.
Bagaimana dengan pelajar, haÂruskah ditindak secara huÂkum?
Tentu harus ditindak dong. PemÂberian hukum itu harus diÂberikan kepada orang yang meÂlanggar hokum. Tidak ada pengeÂcualian.
Namun masalah pemÂberian sanksinya harus dipikirkan deÂngan bijak. [rm]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Copyright © 2025 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.
BERITA TERKAIT: