"Semua tahu pemerintahan SBY pada dasarnya secara politik lemah. Sehingga dia harus membangun koalisi. Lalu faksi-faksi dipertimbangkan masuk ke dalam kabinet. Ada parpol, dari golongan tertentu, dari perempuan. Jadi variabelnya cukup banyak," kata pengamat ekonomi Revrisond Baswir kepada
Rakyat Merdeka Online petang ini.
Tak hanya itu, Presiden juga mempertimbangkan aliran ideologi ekonomi. Dalam hal inilah, Presiden SBY mengakomodasi Mari Elka Pangestu, yang dikenal sebagai sosok neoliberal, masuk dalam pemerintahannya selama dua periode.
"Presiden sendiri sejak semula tidak mau tegas (sebagai) anti neolib. Sejak semula dia maunya menempuh jalan tengah. Jadi sejak dari semula sudah kompromi," kata dosen Universitas Gajah Mada ini.
Karena SBY kompromi dan mengaku akan mengambil jalan tengah itulah, Sony, demikian ia akrab disapa, pesimis Mari Elka Pengastu akan dicopot sebagai menteri perdagangan, meski kebijakannya yang membuka lebar keran impor merugikan rakyat kebanyakan.
"Lebih kurang begitulah (Mari tidak akan dicopot). Makanya sudah terbaca dari awal, (pencopotan menteri) hanya (menggunakan alasan) reaksioner," katanya.
Tapi, meski SBY berjanji akan mengambil jalan tengah, Sony tidak melihat kebijakan SBY yang pro rakyat. Kebijakannya lebih didominasi pro asing. "Kan saya sudah bilang sebelum-sebelumnya, jalan tengah, ya jalan setengah-setengah," katanya sembari tertawa kecil.
Alasan reaksioner, seperti yang dijelaskan Sony sebelumnya adalah dugaan keterkaitan menteri dengan kasus korupsi atau diduga terlibat dalam praktik selingkuhan.
Padahal, menurutnya, SBY harus memecat menteri yang memiliki kebijakan ekonomi melenceng dari amanat konstitusi dan merugikan rakyat banyak. Ini alasan yang lebih mendasar untuk digunakan SBY dalam menilai apakah menteri layak dipecat atau tidak daripada alasan reaksioner di atas. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangesti jelas kebijakannya yang mengimpor berbagai komoditas membuat petani, nelayan, dan sebagainya merugi.
[zul]
BERITA TERKAIT: