"Saya kira dari aspirasi yang berkembang di masyarakat, sebetulnya banyak menteri yang ada itu, mungkin beberapa (menteri) menjadi
liability, menjadi beban bagi Presiden. Karena (menteri itu) bukan justru mendukung kinerja pemerintahan, tapi justru mendelegitimasi pemerintahan," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadly Zon kepada
rakyat Merdeka Online sesaat lalu.
Dia menyarankan, menteri yang jadi beban itu sudah selayaknya diganti. Karena akan menimbulkan kepincangan dalam pemerintahan bila sang menteri tetap bercokol. Dan mestinya, Presiden harus segera mengganti menteri yang jadi beban itu tanpa terpaku pada momen tertentu. Meski politisi muda ini tak mau menyebut siapa menteri yang jadi beban tersebut.
"Saya nggak mau tahu lah. Saya nggak mau nyebut. Tapi ini kan penilaian yang berkembang. Kita berharap, kalau pemerintahan ini lebih baik, pasti masyarakat merasakan keadaan yang lebih baik," tandasnya.
Tapi secara umum, Fadly tampaknya tidak mau mengomentari wacana
reshuffle tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY.
"Itukan
user-nya adalah Presiden. Saya kira Presidenlah yang paling tahu kapan akan (menteri) diganti. Dan mestinya tidak perlu ada
schedule. Kalau Presiden merasa memang perlu ada pergantian, ya harus diganti. Karena itu adalah hak prerogatif (Presiden)," demikian Fadly.
[zul]
BERITA TERKAIT: