Apa SBY Tunggu Rakyat Membangkang Baru Bongkar KIB II?

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Selasa, 20 September 2011, 09:30 WIB
Apa SBY Tunggu Rakyat Membangkang Baru Bongkar KIB II?
presiden sby/ist
RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kali ini dinilai tidak hanya sekadar berwacana soal akan melakukan rombak Kabinet Indonesia Bersatu II, seperti sebelum-sebelumnya yang ternyata hanya pepesan kosong.

Kali ini, di mata pendiri Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, SBY serius mengkocok ulang KIB II, kalau memang SBY tidak ingin rakyat melakukan pembakangan. Hal ini merujuk pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia.

"Reshuffle itu bakal ada. Kalau tidak, dia (SBY) dari (popularitas) 37,7 persen akan nyungsep di bawah 10 persen. Artinya rakyat sudah (melakukan) pembangkangan dong. Kalau 37,7 persen itu tingkat kepercayaan publik, dia mau tunggu sampai (anlok) berapa (baru rombak KIB II)," katanya kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Syahganda memaklumi bila ada sebagian orang yang tidak percaya kepada hasil survei LSI tersebut. Tapi selama ini SBY percaya dan juga memanfaatkan lembaga survei. Apalagi, kata Syahganda, ini bukan juga soal survei. Karena masyarakat juga sudah melihat secara jelas bagaimana kondisi di kementerian saat ini.

"Jadi ini antara survei dan (pandangan) masyarakat sinergis," katanya.

Dia mencontohkan soal praktik suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan di Kementerian Negara Pemuda Olahraga. Kata dia, praktik suap di dua kementerian itu sudah diketahui masyarakat secara terang benderang.

"Begitu juga, ada menteri yang menderita kanker paru-paru. Jangan-jangan ada penipuan dulu pada saat mau diangkat dulu. Karena ini kan bukan penyakit tiba-tiba. Apalagi Freddy Number isunya isunya. Kemudian Suharso Monoarfa," katanya.

Tak hanya itu, Syahganda juga menyoroti bagian Sekretariat Negara. Tepatnya, Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Kabinet.

"Menteri-menteri itu harus mampu membangun efektifitas dan efesiensi kerja-kerja Presiden. Kan sekrang Presiden memberikan instruksi tapi tidak jalan. Itu kan sebenarnya seringkali terkait (dengan tidak jelasnya) surat-menyurat dan administrasi," tegasnya seraya juga mendesak, orang yang ada di bagian sekretariat negara harus diganti. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA