Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman: Saya Siap Dihukum Mati Bila Terbukti Korupsi

“Saya kira perlu koordinasi. Polri kan tidak bisa semena-mena menyelidiki SMS itu bila tidak diminta bantuan KPK,’’ ujar se­sepuh Polri Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Calon Gubernur DKI Jakarta dari unsur independen itu minta penegakan hukum dilakukan tanpa terkecuali, bebas dari ke­pentingan politik.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa karena  bekas Wakapolri Adang Daradjatun, polisi dan KPK kesulitan menangkap Nu­nun?    
Saya rasa kasus Nunun ini sama seperti kasus dugaan ko­rupsi atau suap lainnya. Kebe­tulan saja dia istri bekas pejabat kepolisian.

Saya kira polisi dan  Pak Adang tidak melindungi kasus­nya Nunun. Makanya diharapkan penyelidikan yang sedang dila­kukan KPK harus fair dan tidak tebang pilih.

Nunun kirim SMS ucapan Idul Fitri kepada Adang, bu­kan­kah itu bisa dijadikan alat untuk menelusuri keberadaan­nya?
Bisa saja. KPK dan Polri kan punya alat intersepsi yang dapat melacak keberadaan yang ber­sangkutan.

Mabes Polri menyerahkan pe­nyelidikan SMS itu kepada KPK, apa sungkan kepada Adang?
Bukan sungkan. Tapi ini me­nyangkut proporsional. Kasus ini kan ditangani KPK. Tentu polisi tidak bisa intervensi, kecuali ada permintaan bantuan dari KPK.

Adang Daradjatun dianggap tidak kooperatif tentang kebe­ra­daan Nunun, bagaimana si­kap Polri menanggapi tudi­ng­an itu?
Saya menilainya tidak demi­kian. Sejauh ini  Pak Adang su­dah mempersilakan KPK untuk menangani kasus istrinya. Lagi­pula, kalau yang bersangkutan tidak mau memberitahu kebera­daan istrinya. Itu kan sah dan haknya beliau.

Harapannya dalam penanga­nan kasus ini harus didasarkan kepada pembuktian. Alat bukti yang dapat dipertanggungja­wabkan menurut hukum.

Apa  Anda yakin  polisi dan KPK bisa mengusut tuntas ka­sus ini?    
Saya yakin kasus ini akan diselesaikan secara profesional. Tapi jangan kita terjebak dalam kasus ini saja karena masih ba­nyak kasus megakorupsi lain yang harus ditangani. Misalnya, kasus BLBI.

Benarkah Anda sebagai Ca­lon Gubernur DKI Jakarta dari unsur independen sudah ber­janji siap dihukum mati bila ter­bukti korupsi saat menjalankan tugas gubernur?
Ya benar. Saya siap dihukum mati. Itu adalah kontrak sosial saya walaupun di Undang-Un­dang Korupsi tidak dicantumkan sanksi hukuman mati. Kontrak sosial yang saya nyatakan terbuka ini untuk memberikan jaminan dan keyakinan kepada masyara­kat dan saya pribadi.

Bukan cuma slogan kam­pa­nye saja nih?
Boleh dibuktikan. Silakan ma­syarakat mengawasi. Janji siap dihukum mati kalau korupsi perlu saya sampaikan karena pada umumnya di setiap Pilkada para calon selalu menebar janji dan harapan yang pada kenyataannya se­mua itu omong kosong.

O ya bagaimana tanggapan Anda terhadap kasus duaan suap di Keme­naker­trans?
Setiap kasus korupsi, khu­sus­­nya bernilai nominal besar yang dilakukan eselon satu atau dua, pasti seratus persen melibat­kan atasannya. Kalau pun atasan­nya tidak tahu adanya pelangga­ran dan menyalahkan bawahan, maka dia bukanlah seorang leader dan tidak memiliki kemampuan lea­dership.

Yakinkah Anda dalam kasus ini bisa menyeret atasannya?
 Selama permasalahan hukum tidak diintervensi oleh suatu ke­pentingan politik dan dilakukan secara profesional, saya yakin kasus apa pun dapat diungkap.

Nampaknya pemerintah be­lum bisa  memberantas prak­tek ko­rupsi?
Selama korupsi tumbuh subur, bangsa ini jangan bermimpi bisa menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi (subur, makmur dan sentosa). Gitu saja.   [rm]