Tjahjo Kumolo: Pimpinan KPK Merasa Diancam Secepatnya Lapor Ke Polisi...

“Ancaman ini hendaknya di­jadikan evaluasi demi meman­tapkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan, objektif, tanpa tekanan siapapun, dan tidak dis­kriminatif,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Tjahjo Kumolo, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta.

“Harapan masyarakat kepada KPK sangat tinggi. Jangan sam­pai KPK disalahgunakan,’’ tam­bah Sekjen PDI Per­juangan itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang perlu dilakukan pim­­pinan KPK?
Saya kira, pimpinan KPK yang merasa mendapatkan ancaman untuk secepatnya melapor pada pihak kepolisian. Jangan didiam­kan saja.

Apakah PDI Perjuangan sudah menjalin komunikasi de­ngan partai lain untuk berko­mit­men dalam penegakan hu­kum?
Ya, komitmennya membangun sistem penegakan hukum. Ke­mudian lembaga dan aparat pe­negak hukum harus berkomitmen serta konsisten dalam menegak­kan dan menjalankan sistem itu.

Ketika sistem itu kuat dan solid, maka tidak bisa diinter­vensi oleh kekuasaan atau teka­nan apapun. Kita tidak bisa menegakkan hu­kum secara bersama apabila sist­emnya masih lemah.

Tanggapan Anda terhadap pi­dato kenegaraan SBY, 16 Agus­tus lalu?
Apabila Indonesia ingin tetap stabil diberbagai bidang, khu­susnya memantapkan posisinya di delapan besar negara Asia, maka harus ada konsolidasi na­sional yang progresif untuk me­nentukan konsensus baru. Namun syaratnya harus mampu mengan­tisipasi strategi perkembangan ekspansi ekonomi yang dilaku­kan China ke Indonesia.

Bagaimana posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN?
Saya mencermati komunitas keamanan  Asean. Saat Indone­sia se­bagai ketuanya, kita belum kelihatan jelas strategi kebijakan politisya pada posisi yang stabil. Apabila kita mau kuat dalam per­tahanan, maka kita harus lebih offensive yang digelar se­cara provokatif. Misalnya, pang­kalan udara harus dipindah dari Ma­kassar ke Pekan Baru dan mem­perkuat pangkalan baru di Sura­baya dan Jayapura. Secara umum saya me­lihat frag­mentasi pi­dato Pre­siden ma­sih perlu pendalaman se­cara ob­jektif  ter­ha­dap kon­disi riilnya, sehingga ke­waji­ban pe­me­rintah harus di­opti­mal­kan.

O ya, ke­napa Me­ga­wati Soe­­karno­putri tidak menghadiri pe­­ri­ngatan HUT RI ke 66, di Istana Merdeka?
Ketidakhadiran Me­gawati itu merupakan suatu hal yang biasa saja dan tidak perlu dipermasa­lah­kan. Tiap orang bisa mem­peri­nga­ti ke­mer­dekaan Re­publik Indo­nesia di mana saja.

Megawati sebagai ketua umum partai tentu memiliki basis massa yang banyak. Mereka mengingin­kan merayakan kemerdekaan Indonesia bersama Ibu Megawati di kantor DPP PDI Perjuangan.

Respon PDI Perjuangan di HUT RI kali ini?
Kami menganggap penting kon­sensus atas komitmen kita sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila dan berbhineka dalam satu wadah NKRI. Untuk itu, ha­rus ada resolusi dalam peringa­tan 66 tahun kemerdekaan Indo­ne­sia, yaitu berantas KKN, basmi ke­mis­kinan dan pengangguran dan tingkatkan kesejahteraan rakyat.

Respon PDI Perjuangan yang di­sampaikan Ketua Umum Me­ga­­wati, untuk menghadapi per­soalan bangsa di saat arus pe­rubahan global. Caranya dengan mengimplementasikan trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berjatidiri dalam kebudayaan.

Apa yang mendesak dilaku­kan?
Pertama, memperjuangkan ter­ciptanya mekanisme yang trans­paran dalam pembuatan kebija­kan terutama kebijakan yang ber­potensi korupsi. Kedua, masya­rakat melakukan pengawasan kepada aparat penegak hukum agar tidak menjadi alat kekuasaan atau kekuatan politik tertentu. Ketiga, mendesak diselesai­kan­nya pelanggaran HAM, misalnya kasus 27 Juli.   [rm]