Puan Maharani, Kekuatan Uang Berada di Atas Kekuatan Hukum

“Kalau kenaikan harga ini di­biarkan, rakyat semakin mende­rita,’’ ujar Ketua DPP PDI Perjua­ngan, Puan Maharani, kemarin.

Menurut putri Megawati Soe­karnoputri itu, sembilan Reko­men­dasi yang dihasilkan dari Rakornas III PDI Perjuangan adalah hasil analisa kader partai mengenai keadaan Indonesia yang semakin memprihatinkan.

APBN terus-menerus bergan­tung pada pembiayaan utang yang menjauhkan kita dari se­mangat berdikari dalam ekonomi.

“Selain itu, pemerintah masih tersandera oleh berbagai kasus besar, dan kekuatan uang  berada di atas kekuatan hukum,” papar anggota Komisi VI DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apakah dibahas mengenai Pemilu 2014?
Rakornas III PDI Perjuangan juga berhasil memenuhi tiga fungsi utamanya yang berfokus pada kata “satu”. Pertama, men­jadi satu dengan rakyat. Kedua, menyatukan kata dan perbuatan. Ketiga, menjadi nomor satu di Pemilu 2014.

O ya, mengapa PDI Perjua­ngan menentang liberalisasi politik?
Perlu kita ingat bahwa demo­krasi yang khas Indonesia adalah “dalam permusyawaratan/per­wa­kilan”. Selain itu kita harus ingat pula Trisakti yang pertama yaitu “berdaulat dalam politik”.

Tampak jelas bahwa libera­lisasi politik bukanlah untuk Indonesia. Konsep ini berasal dari luar Indonesia yang dilahirkan dari budaya yang berbeda dengan budaya Indonesia.

Pujian dari pihak luar terhadap liberalisasi politik di Indonesia semakin membuat kita kehila­ngan jati diri dan kedaulatan. Akhirnya yang terjadi hanyalah pencitraan untuk dunia luar tapi kesejahteraan rakyat terabaikan.

PDIP setuju sistem suara ter­banyak berdasarkan nomor urut, alasannya?
Demokrasi asli Indonesia adalah bercirikan musyawarah-mufakat dan sistem perwakilan. Makanya, kami akan mendorong agar penetapan anggota legislatif ditentukan berdasarkan sistem proporsional tertutup atau daftar nomor urut.

Bersamaan dengan itu kami akan terus menerus meningkat­kan kualitas persiapan calon anggota legislatif di dalam Partai agar kami memiliki calon-calon yang berkualitas.

Kami akan melakukannya se­cara demokratis dan sesuai de­ngan penjenjangan kualitas kader.

Apa PDIP melihat sistem Pe­milu 2009 lemah?
Biarlah rakyat yang menilai bagaimana Pemilu 2009 dijalan­kan. Yang jelas sekarang mulai terungkap kasus hukum yang berkaitan dengan Pemilu 2009.

Fokus PDI Perjuangan adalah agar ke depan demokrasi yang khas Indonesia bisa hadir kembali di Indonesia dan membawa hasil positif yang nyata bagi kesejahte­raan rakyat Indonesia.

Kami percaya sistem politik Indonesia tetap harus didasarkan pada ideologi asli Indonesia, Pancasila 1 Juni 1945.

Apa hal ini secara kontinyu ditanamkan kepada kadernya?
Kami mempersiapkan para ka­der untuk selalu memegang teguh ideologi Pancasila 1 Juni 1945 serta ajaran Trisakti Bung Karno, serta dapat menerjemahkan ke­dua­nya menjadi sesuatu yang nyata bagi masyarakat.

Di tiap-tiap daerah secara ber­kala kami melakukan pelatihan untuk kader. Lalu melalui rapat koordinasi bidang atau rakorbid. Kami juga memberikan pengara­han untuk internal. Semuanya diatur dan dijalan­kan dalam se­buah sistem internal yang bero­rien­tasi kepada hasil dan bukan hanya program. Sebab, 1.000 program bisa hanya memiliki satu hasil. Padahal kami inginkan satu pro­gram memiliki 1.000 hasil. [rm]