Jazuli Juwaini: Pelayanan Publik Tersendat, Otonomi Daerah Tak Maksimal

Soalnya, belum semua daerah mampu mengoptimalkan potensi ekonomi dan pelayanan publik­nya secara mandiri.

“Dulu pelayanan publik tersen­dat dan lama, itu masih wajar. Sebab, harus ke pusat. Tapi saat ini kan jalur birokrasinya sudah pendek. Kenapa sejumlah daerah belum maksimal menerapkan­nya. Inilah yang harus kita per­baiki di tingkat sistem maupun imple­mentasi,” ujar anggota DPR Fraksi PKS, Jazuli Ju­waini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda baru saja menerima peng­­hargaan dari Universitas Kyoto dalam ajang “The 6th Indo­nesian Political Watch” se­kaligus menjadi pembicara utama, bisa diceritakan?
Ya, penghargaan itu diberikan Kyoto Uni­versity, Jepang. Ini merupakan ajang ta­hunan yang dise­lenggarakan para akademisi Jepang dalam bidang otonomi daerah.

Penghargaan ini diberikan ke­pada tokoh Indonesia yang dinilai memiliki concern dalam bidang otonomi daerah. Untuk tahun ini, Alhamdulillah saya diberi amanah mendapatkan peng­hargaan tersebut.

Saya pernah duduk di Komisi II DPR dan cukup concern dalam bidang otonomi daerah. Saya juga menulis buku yang mengu­pas tuntas soal otonomi daerah, ber­judul: Otonomi Sepenuh Hati. Ini antara lain kriteria pem­berian penghargaan itu kepada saya.
 
Anda memberikan ceramah umum kepada para profesor, pa­­kar otonomi, serta pejabat-pe­­ja­bat Jepang, apa yang di­sam­­paikan?
Saya memberikan ceramah tentang Implementation of Re­gio­nal Autonomy in Indonesia. Di makalah itu, saya mema­par­kan tentang konsep dan penga­laman Indonesia dalam mengim­plementasikan otonomi daerah. Bagi para akademisi dan pejabat Jepang, pengalaman Indonesia dalam menerapkan otonomi daerah dianggap sangat berharga dan merupakan pembelajaran penting.

Saya juga menyampaikan, pelaksanaan otonomi di In­do­ne­sia telah menghasilkan ca­paian-capaian penting. Pemerintah daerah tertuntut untuk inovatif dan kreatif dalam menggali po­tensi daerahnya. Secara politis, ajang Pemilukada juga mendo­rong pembelajaran transparansi politik dan latihan kepemimpinan masyarakat lokal.
 
Apa saja catatan evaluasi Anda tentang pelaksanaan oto­nomi daerah?
Ada beberapa indikator yang di­gu­nakan untuk mengukur sukses tidaknya pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, indi­kator ekonomi. Apakah sistem otonomi daerah telah membuat daerah tersebut mampu mening­katkan Pendapatan Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedua, kemandirian. Inilah yang sering salah kaprah. Selama ini, kemandirian yang dimaksud hanya dipahami dalam konteks kemandirian finansial dan duku­ngan administrasi pemerintahan. Padahal, kemandirian dalam Otda mencakup tiga hal, yakni mandiri dalam menyelesaikan masalah sendiri, mandiri untuk berinisiatif, dan mandiri dalam memanfaat potensi sumber daya setempat.

Ketiga, organisasi dan manaje­men. Keempat, pelayanan pu­blik. Kelima, good local gover­nance, dan masih ada beberapa indikator yang lain.

Apa hal menarik yang Anda temukan selama proses pe­ne­ri­maan penghargaan di Je­pang?
Salah satu profesor di sana bi­lang, kalau mereka kaget karena sosok yang dikenal religius (ulama atau kiai di Banten, red), ternyata sangat menguasai tema dan persoalan pemerintahan, otonomi daerah.

Saya bilang kepada mereka, di Indonesia, semua elemen masya­rakat dituntut untuk bisa mem­berikan kontribusinya bagi pem­bangunan bangsa. Jika ada ma­salah, yang dituntut bukan hanya aparatur pemerintah untuk  mem­benahi, tapi juga masya­rakat. Itulah yang membuat saya terdo­rong untuk terjun ke politik dan menjadi anggota DPR.

Sebagai anggota DPR daerah pemilihan Banten, bagaimana Anda melihat arah pembangu­nan Banten di era otonomi dae­rah ini?
Banten memiliki potensi yang sangat besar. Dekatnya posisi Banten dengan Jakarta adalah potensi tersendiri bagi daerah ini. Keberadaan pelabuhan juga sa­ngat strategis jika bisa diopti­mal­kan. Banten juga potensial dijadi­kan sebagai kawasan Industri.

Sekarang, tinggal bagaimana kita mengemas semua potensi itu. Harus ada visi yang jelas. Ren­cana jangka panjang, jangka me­nengah, dan jangka pendek. Target pada setiap tahapan juga harus jelas. Pembangunan Banten tidak boleh parsial, sepotong-sepotong.

Menurut saya, setiap kabupa­ten dan kota harus digali potensi­nya dan tidak boleh ada kawasan yang terbengkalai. Sebab, satu kawasan dengan kawasan yang lainnya saling terhubung dan me­lengkapi.

Apa masalah utama yang ter­jadi di Banten?
Saya melihat, problem utama Banten adalah infrastruktur. Di Banten infrastruktur adalah oksigen. Tanpa infrastruktur yang memadai, pembangunan Banten akan ‘mati’. Bagaimana antara kawasan akan terhubung dan sinergis, jika infrastruktur tidak menunjang.

Selain itu, soal pelayanan pu­blik juga penting. Di era otonomi, pelayanan publik sudah harus semakin efektif dan efisien. Ka­lau dulu pelayanan melalui ba­nyak pintu. Di era otonomi sudah satu pintu bahkan satu meja atau online dengan layanan one stop services.   [rm]