Tak Ada Pilihan Lain, Pemerintah Harus Sediakan Lapangan Pekerjaan dan Fokus Bangun Desa

"Permasalahan di negeri itu apa? Nggak ada insentif. Insentif itu apa? Nggak ada lapangan pekerjaan. Disini absennya pemerintah. Pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan," kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan, Dahnil Anzar Simanjuntak di sela-sela acara Dialog Ketenagakerjaan dengan tema Dilema Buruh Migran Antara Martabat Bangsa dan Devisa Negara, di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng, tadi malam.

Bila kebijakan pengiriman TKI ini terus dilanjutkan, masyarakat luar negeri akan memandang Indonesia berdasarkan keberadaan TKI itu. Dahnil membeberkan, jumlah terbesar penduduk Indonesia adalah pada usia produktif. Meraka ini rata-rata berpendidikan rendah dan tinggal di pedesaan.

"Mereka ini yang kemudian yang berangkat jadi TKI. Ini kan masalah martabat bangsa. Mereka di sana jadi duta kita. Mereka bekerja sebagai pekerja informal dengan keterbatasan pendidikan sehingga stigma publik luar negeri terhadap Indonesia, ya dengan melihat mereka," ungkapnya.

Di sisi lain, masih ekonom muda ini, kita dihadapkan pada permasahalah minimnya ketersediaan lapangan tenaga kerja. Kalau memang martabat bangsa dinilai akan tercoreng, karena dipandang berdasarkan bagaimana sikap tindakan TKI di luar negeri, lalu TKI dibatasi tidak boleh keluar kerja ke luar negeri, pertanyaannya, apakah pemerintah mampu menyediakan lapangan tenaga kerja.

"Untuk menyelesaikan dilema itu bukan cuma moratorim. Kebijakan moratorum itu tidak menyelesaikan masalah. Yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan insentif dalam negeri; pemerintah harus mendorong akselesari pembangunan dalam negeri, industrialiasi misalnya; pengembangan sektor pertanian secara maksimal dan fokus pada pembangunan desa. Karena pembangunan desa ini selalu diabaikan," tandasnya. [zul]