Aroma Permainan Pajak 1,6 Triliun Terendus KPK

Usaha mengejar setoran pajak yang macet tersebut di­ke­mu­ka­kan Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Saat dikonfirmasi,  dia me­nyatakan, pihaknya telah me­minta Ditjen Pajak menagih utang pajak perusahaan asing ter­sebut. Tapi, saat diminta men­je­laskan identitas perusahaan asing tersebut, Haryono ogah men­jabar­kannya.

“Ada 14 perusahaan asing yang tidak pernah bayar pajak. Ada beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak sejak lima kali menteri keuangan ber­ganti. Kami sudah minta Ditjen Pajak mena­gih pajak mereka,” ujarnya.

Informasi mengenai pajak ma­cet itu, menurutnya, diperoleh KPK setelah berkoordinasi de­ngan Badan Pengatur Hulu (BP) Migas. Dari koordinasi tersebut, sambungnya, diperoleh indikasi kerugian negara yang diti­m­bul­kan akibat tidak dibayarnya pa­jak oleh perusahaan asing se­besar Rp 1,6 triliun. Dia me­nilai, angka ter­sebut masih relatif kecil.

Ke­mungkinan, menurutnya, ang­ka­nya bisa lebih besar dari Rp 1,6 triliun. “Karena baru BP Mi­gas yang melakukan pen­da­taan, belum Ditjen Pajak atau KPK yang melakukan pen­d­a­ta­an,” tandasnya.

Kepala Biro Humas KPK Jo­han Budi Sapto Prabowo menam­bahkan, KPK belum merinci ke­seluruhan tagihan pajak yang diduga belum masuk ke kas ne­ga­ra. Meskipun nanti KPK telah mengantongi rinciannya, lanjut dia, penagihan kewajiban pajak ke­pada 14 perusahaan asing itu merupakan kewenangan Ditjen Pa­jak. Nanti setelah proses pena­gihan dilakukan serta tidak ada respon positif dari perusahaan-perusahaan asing itu, KPK akan menentukan langkah selanjutnya.

Menjawab pertanyaan kenapa muncul perkara pajak ini, Har­yo­no mengemukakan, perusahaan asing itu tidak membayar pajak ka­rena selama ini beranggapan ma­sih ada perbedaan pendapat de­ngan pemerintah soal peng­hi­tungan pajak. Ia tak menyangkal jika persoalan ini semestinya di­tangani Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak.

Ia menilai, jika persoalan sepu­tar ini tak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin pemerintah me­ngalami kerugian besar. Har­yono pun khawatir, persoalan ini terjadi akibat adanya permainan dan penyelewengan yang dila­ku­kan oknum-oknum pe­nye­leng­gara negara.

“Sejauh ini memang be­lum ada bukti-bukti yang me­ngarah ke sana. KPK akan menelusuri du­gaan penyimpangan oleh aparat penyelenggara negara dalam perkara pajak ini,” tandasnya.

Johan menambahkan, KPK se­lain menelisik dugaan pengem­pla­ngan pajak oleh perusahaan asing tersebut, juga mengusut du­gaan keterlibatan oknum pe­nye­lenggara negara, dalam hal ini oknum pegawai pajak.

“Per­so­a­lan mafia pajak kan belum tuntas. Kemungkinan perusahaan-per­u­sahaan tersebut ada kaitannya,” tandas dia.

Sementara itu, Kabagpenum Polri Kombes Boy Rafli Amar me­ngaku belum menerima infor­masi mengenai data perusahaan-perusahaan asing yang me­nung­gak pajak itu terkait dengan Ga­yus. Tapi pada prinsipnya, me­nu­rut dia, kepolisian masih me­nye­lidiki dugaan keterlibatan pe­nyim­pangan oleh wajib pajak mau­pun kolega Gayus dalam per­kara tindak pidana.  

Menurut Boy, data yang dite­laah kepolisian menyangkut do­kumen wajib pajak sebagian su­dah diselesaikan pihaknya. “Se­bagian sudah ada yang dikem­balikan ke Ditjen Pajak karena dinilai tidak terindikasi tindak pidana,” katanya.

Dia menggarisbawahi, peni­laian tidak terindikasi melanggar hukum pidana bukan berarti tidak melanggar undang-undang per­pa­jakan. “Kalau ada indikasi pe­langgaran pajak, tentu dise­le­sai­kan Ditjen Pajak melalui peradi­lan pajak. Itu wilayahnya Ditjen Pajak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Humas dan Hubungan Kelembagaan BP Migas Elan Biantoro menya­takan, BP Migas sejauh ini tidak bisa menindak pelanggran pajak yang di­lakukan perusahaan migas se­laku wajib pajak.

Artinya, pe­lak­sa­naan penagi­han pajak mau­pun sanksi atas perkara pe­lang­garan pajak peru­sa­haan migas tersebut menjadi otoritas Ditjen Pajak.

“Mereka yang menentukan sanksi atas pelanggaran pajak ter­sebut. Pada prinsipnya, kami men­dorong Ditjen Pajak segera mengambil langkah untuk me­nertibkan pajak perusahaan-perusahaan asing tersebut,” tegasnya.

Trauma Masyarakat Belum Terobati    
Bambang Widodo Umar, Pengamat Hukum

Tunggakan pajak 14 pe­rusahaan migas asing menjadi catatan penting dalam upaya menertibkan penerimaan kas negara. Jika tunggakan pajak tri­liunan rupiah itu tidak bisa di­t­­untaskan secara cepat, dia kha­watir hal ini akan memicu ke­engganan masyarakat untuk mem­bayar pajak.

“Pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Kalau pajak diselewengkan, maka akan mem­pengaruhi kondisi pereko­no­mian bangsa secara nasio­nal,” ujarnya.

Lantaran itu, dia me­nya­yang­kan jika dugaan tunggakan pa­jak mencapai triliunan rupiah ini dibiarkan berlarut-larut. Se­mestinya, ucap staf pengajar Fa­kultas Ilmu Kepolisian Uni­versitas Indonesia ini, pe­me­rin­tah dalam hal ini Ditjen Pajak ber­sikap tegas.

“Jangan ada pengecualian terhadap para wajib pajak kare­na hal ini bisa berdampak sa­ngat buruk. Masyarakat bisa an­tipati dan malas membayar pajak,” tandasnya.

Lepas dari hal tersebut, alasan masih adanya perbedaan peng­hitungan pajak antara peru­sa­haan asing dengan pemerintah, semestinya diselesaikan lewat mekanisme yang sudah ada. Se­jauh ini, Bambang belum me­lihat transparansi menyangkut penyelesaian persoalan pajak dari perusahaan-perusahaan asing tersebut.

Tertutupnya akses informasi me­ngenai kewajiban pajak pe­rusahaan-perusahaan asing ter­sebut, menurutnya, akan me­mi­cu asumsi selama ini ada tin­da­kan menyimpang aparat dan pejabat pajak.

“Kita masih trau­ma dengan kasus Gayus. Apalagi, kasus itu tak  kunjung tuntas. Istilahnya, trauma masyarakat terhadap keseriusan aparat pajak dan penegak hukum masih belum terobati,”  tuturnya.

Untuk itu, ia meminta agar upa­ya Ditjen Pajak menagih tunggakan pajak perusahaan asing diawasi KPK maupun instansi terkait lainnya. Hal ini agar martabat bangsa tidak se­enaknya diinjak-injak para pe­ngusaha asing yang selama ini enak-enakan mengemplang pajak.

Masuk Kategori Penjajahan Ekonomi
Syarifuddin Suding, Anggota Komisi III DPR

Belum tertibnya setoran pa­jak perusahaan asing, menurut anggota Komisi III DPR Sya­rifuddin Suding, bisa dik­a­te­go­ri­kan sebagai bentuk penjaja­han ekonomi. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan dan harga diri, sudah selayaknya pe­merintah mengambil langkah tegas dan konkret.

“Kalau mereka tidak mau me­matuhi aturan, kita harus be­rani mengambil langkah te­gas. Usir saja mereka dari Ta­nah Air,” tandas anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura ini.

Menurutnya, penya­la­h­gu­na­an setoran pajak oleh peru­sa­ha­an asing tersebut sama sekali tidak boleh ditolerir. Soalnya, keuntungan atas investasi yang dikelola mereka di Indonesia sudah sangat besar.

“Kenapa me­reka ogah mem­bayar kompensasi pajak itu? Ini kan hal yang aneh. Jangan-jangan mereka sengaja me­man­faatkan celah untuk meng­hindari kewajiban membayar pajak,” curiganya.

Syarifuddin menduga, alasan ma­sih ada beda penghitungan pa­jak versi pemerintah dengan perusahaan asing itu, jangan-ja­ngan hanya dijadikan dalih atau senjata untuk menghindari tang­gung jawab pajak mereka. Soal­nya, tandas dia, modus ope­randi se­perti itu sudah seringkali terjadi.

Artinya, menurut Syarifud­din, sebelum masa konsesi mi­gas habis atau masa eksplorasi se­lesai, pemerintah diminta me­ngambil langkah preventif un­tuk menghindari kaburnya perusaha­an asing tersebut dari Indonesia.

“Selesaikan dulu kewajiban pajaknya, baru bisa meng­eks­plo­­rasi atau berproduksi. Atau setidaknya berikan tekanan agar mereka mau membayar utang pajak itu. Saya yakin, apa yang me­­reka dapat lebih besar diban­ding nilai pajak yang se­h­aru­s­nya mereka bayarkan,” tegasnya

Regulasi atau aturan main yang tegas, ingat Syarifuddin, tentu akan sangat menentukan kesinambungan pajak dari perusahaan asing yang selama ini nekat memanipulasi maupun mengemplang pajak.  [rm]