Cegah Risiko Sistemik, BI Minta Bank Asing Berbadan Hukum PT

Gubernur BI Darmin Nasu­tion menyatakan hal itu telah menjadi fokus bank sentral. Soalnya ada kekha­watiran, jika ada masalah dengan induk bank di luar negeri, maka akan ber­dampak pada KCBA tersebut.

“Memang bank asing itu arah­nya berbentuk badan hukum PT. Kalau kenapa-kenapa induk­nya, maka akan sangat ber­dam­pak di cabangnya. Kita sedang me­­-re­view kembali. Kalau ke­na­pa-ke­napa di atasnya, semua ne­­gara di mana ada cabangnya ikut su­sah,” ujar Darmin ketika dite­­mui di  acara HUT BI ke-58 di Ge­dung BI, Jalan MH Tham­­rin, Jakarta, Jumat (1/7).

Kata Darmin, aturan ini bukan hanya di­adopsi Indonesia, tapi dunia inter­nasional juga sedang meng­kaji  peraturan tersebut.

“Sebenarnya di dunia sekarang kesepakatan ini mulai muncul. Ada bank-bank yang dianggap (dunia) interna­sional itu besar dan cabangnya kecil buat mereka. Tetapi kalau un­tuk negara tempat cabangnya, (bank) itu besar. Ma­kanya, G-20 bergerak me­nyusun aturannya,” terang Darmin.

Menurutnya, kemugkinan atur­an kewajiban KCBA men­jadi PT akan diluncurkan ber­samaan de­ngan dikeluarkannya aturan ke­pemilikan bank. “Ka­jiannya sa­ma-sama sedang ber­jalan. Ba­nyak aspeknya yang harus kita lihat,” pungkasnya.

Deputi Gubernur BI Bidang Pengaturan Perbankan Mulia­man Darmansyah Hadad me­nam­bah­kan, jika benar aturan itu ja­di di­terapkan, bank sen­tral berjanji tidak akan mempersulit perban­kan asing di Indonesia.

“Saya kira itu tidak sulit di­terapkan. Kita dalam melihat se­gala sesuatu itu harus gradual. Lagi pula nanti kan ada waktu untuk melakukan penyesuaian,” terang Muliaman.

Pengamat perbankan Paul Su­taryono menilai, ada korelasi pe­ne­rapan aturan KCBA men­jadi PT de­ngan wujud asas resi­prokal (ke­se­taraan) BI terhadap negara lain.

“Indikasinya terhadap asas resiprokal memang ada, tapi pem­batasan PT ini saya kira lebih condong untuk memitigasi risiko atas dampak-dampak buruk yang mungkin terjadi,” kata Paul.

Menurut Paul, langkah bank sentral mendorong KCBA men­jadi PT akan berimbas positif bagi perbankan nasional.

“Artinya dengan berubah men­jadi PT, kantor cabang bank asing di Indonesia wajib mema­tuhi aturan-aturan dalam Undang-Undang PT. Selama ini mereka kan tidak wajib. Ini akan sangat baik dampaknya bagi perbankan nasional,” tegasnya.

Paul bilang,  di Malaysia, kan­tor cabang bank asing sudah harus menjadi PT atau disebutnya Ma­laysia Berhad. “Misalnya Stan­dard Chartered Malaysia Berhad (Bhd), dan sebagainya,” jelasnya.

Ditanya apa risiko yang mung­kin terjadi apabila KCBA tidak menjadi, dia menjwab,“Contoh gam­pang­nya seperti kasus sub­pri­me mor­tgage (bangkrutnya bank-bank yang mendanai kredit perumahan di AS tahun 2007). Itu berimbas pada Indonesia juga, meskipun kita baru merasakan setahun setelah kejadiannya. Jangan sampai itu terjadi lagi.”

Intinya, sambung Paul, de­ngan menjadi PT, maka KCBA dituntut patuh terhadap per­aturan di In­donesia. “Jadi tidak hanya ikut atu­ran di negara in­duknya berada,” katanya. [rm]