Sekarang Waktunya Bekerja Menyejahterakan Petani

“Sekarang waktunya bekerja me­nyejahterakan petani. Kami ti­dak pernah memusingkan ma­salah gugat-menggugat, karena HKTI sudah disahkan oleh Ke­men­terian Hukum dan HAM ber­da­sarkan Surat Keputusan (SK) No. AHU-14.AH.01.06.Tahun 2011,” ujar Oesman Sapta kepada Rakyat Merdeka di Gedung City To­wer, Jakarta, kemarin.

”Saat ini kami sedang sibuk oleh sejumlah kegiatan dan pro­gram pengembangan organisasi,’’ tambahnya.

Didampingi Ketua Harian HKTI Sutrisno Iwantono dan Sek­jen HKTI Benny Pasaribu, Oesman mengungkapkan, program utama organisasi yang menaungi jutaan petani itu mencakup tiga aspek. Yak­ni advokasi, pemberdayaan pe­tani dan pengembangan organisasi.

“Krisis pangan diperkirakan ter­jadi tahun 2011 ini. Makanya, kami akan menggelar Kongres Tani se-ASIA untuk meng­an­ti­sipasi hal tersebut,” ungkapnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Masih ada pihak-pihak yang tidak mengakui keabsahan HKTI yang Anda pimpin, makanya mau digugat ke  PTUN Jakarta, bagai­mana tanggapan Anda?
Sebagai kelanjutan dari Mu­sya­warah Nasional (Munas) HKTI VII di Bali, 14 Juli 2010 lalu, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan SK Nomor AHU-14.AH 01.06 Tahun 2011. Intinya, SK tersebut me­ngakui legalitas organisasi, serta pengesahan hak cipta logo dan mars HKTI. Jadi, kami tidak per­nah memusingkan masalah gugat-menggugat.

Bagaimana sikap Anda kalau ada organisasi yang meng­gu­na­kan logo dan mars HKTI yang su­dah dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM  itu?  
Saya akan bertindak tegas.  Se­bab, hal itu berkaitan dengan ke­wi­bawaan dan nama baik HKTI. Ber­dasarkan SK Kementerian Hu­kum dan HAM, logo dan ber­bagai atribut HKTI lainnya, ber­laku hingga 50 tahun mendatang. Jadi, kami akan menggambil se­jumlah upaya hukum untuk me­nindak oknum-oknum yang tidak berhak menggunakan hal ter­sebut.

Mengenai program kerja di ba­wah kepemimpinan Anda, apa yang akan jadi prioritas tahunan dan program jangka panjang?
Dalam jangka pendek, mene­ngah maupun jangka panjang, program utama kami mencakup tiga aspek, yakni advokasi, pem­berdayaan petani dan pengem­bangan orga­nisasi.

Dalam bidang advokasi, apa yang diprioritaskan?
Pertama, memperjuangkan pembangunan ekonomi nasional ber­basis pertanian untuk mew­u­jud­kan pembangunan yang pro job, pro poor, pro growth dan pro environment.

 Kedua, melindungi produk-produk pertanian unggulan nasio­nal melalui kebijakan fiskal dan bea masuk, kebijakan industri dan perdagangan serta kebijakan mo­neter atau perbankan terutama dalam nilai kurs.

 Ketiga, Memperjuangkan ada­nya peraturan perundangan yang menguntungkan petani antara lain adanya Undang-Undang Per­lindungan Petani dan Bank Khusus bagi petani dan pertanian.

Keempat, mengajak pe­merin­tah untuk meninggalkan ca­ra menekan inflasi yang me­mu­kul petani melalui pembebasan bea masuk dan impor beras.

Selain itu?
Kami juga akan mendorong pe­merintah untuk meningkatkan perlindungan pada petani dari ancaman petaka perubahan iklim yang mengancam proses pro­duksi. Mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil per­ta­nian (Agroindustri) di pedesaan dengan kemudahan dari pe­me­rintah.

Dan mendorong keane­ka­ra­gaman pangan sebagai bagian strategi kedaulatan pangan na­sional, serta meminta pemerintah dan legislatif menyediakan ban­tuan perkuatan, terutama bantuan anggaran, untuk memberdayakan organisasi profesi petani baik dalam APBN maupun APBD.

Bagaimana di bidang pember­dayaan?
Dalam bidang pemberdayaan ka­mi juga akan menjalankan se­jum­lah program. Di antaranya, mengembangkan kerja sama dan kemitraan yang saling mengun­tungkan antara HKTI dan dunia usa­ha (BUMN, swasta dan koperasi).

Mengembangkan pemanfaatan lahan terlantar atau tidak pro­duktif bekerja sama dengan Ma­bes TNI-AD dan stakeholder lain­nya. Kemudian memastikan ban­tuan dan subsidi dari pe­merintah pusat dapat diterima oleh petani dalam jumlah, waktu dan tempat yang tepat, meliputi: pupuk, benih, obat-obatan, per­alatan pertanian, kredit, dan sebagainya.

Selain itu, kami juga akan me­nye­diakan perlindungan atau ban­­­tuan hukum bagi petani yang meng­hadapi masalah hukum ter­ma­suk dalam kaitan dengan PIR, pe­nyerobotan lahan dan sebagainya.

Terkait pengembangan orga­nisasi, apa yang akan Anda laku­kan?
Kami akan mengembangkan kerja sama kelembagaan dan orga­nisasi tani, meningkatkan kerja sama dengan organisasi tani in­ternasional dan mengem­bang­kan mutu sumber daya (SDM) Petani melalui Pendidikan dan Pe­latihan Sambil Kerja (learning by doing) dan pemagangan kerja di luar negeri.

Mengenai ancaman krisis pa­ngan, bagaimana tanggapan Anda dan upaya apa yang dilaku­kan?
 Saat ini, sejumlah negara su­dah tidak mau lagi mengekspor pro­duk pangan. Sebab, dampak dari perubahan iklim sangat ber­pengaruh terhadap sejumlah pro­duk pangan. Karena itu, kami ingin pemerintah fokus pada pe­ngembangan produksi dalam negeri dan menghentikan impor.

Kita juga sangat menyesalkan SK Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk 52 ko­moditi pertanian. Peraturan Men­teri Keuangan (PMK) itu harus dicabut, jika kita tidak ingin me­ngalami kesulitan dalam jangka panjang.

Apa lagi yang perlu diperbaiki ?
HKTI juga mendesak pe­merintah dan DPR untuk segera me­ngeluarkan Undang-undang ten­tang Perlindungan Terhadap Pe­tani. Sehingga, persoalan sub­sidi, perlindungan impor dan ma­salah area pertamian dapat diatur dengan tegas dan memiliki lan­dasan hukum yang jelas.   [RM]