Butuh Dana Rp 270 M Untuk Suntik PT PAL

Setidaknya dibutuhkan Rp 450 miliar bagi PT PAL untuk mela­kukan restrukturisasi dan revi­talisasi, maupun untuk keper­luan operasional perusahaan agar bisa bangkit dari keterpurukan.

Hal ini diakui Direktur Utama PT. PAL Indonesia, Harsusanto ke­pada melalui surat elektronik­nya yang dikirimkan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

“Memang sampai dengan semes­ter I  tahun 2010  PT PAL me­nga­lami kerugian seperti yang di­sam­paikan Kementerian BUMN. Tapi sekarang kita se­dang berusaha untuk mela­kukan perbaikan,” katanya.

Harsusanto menje­laskan, yang menjadi penyebab ke­rugian perusa­haannya adalah ba­talnya kontrak pembelian 6 buah kapal oleh konsumen dari luar negeri. Selain itu krisis global memperparah lesunya bis­nis galangan kapal. “Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, shipping bussines masih mera­sakan dampak dari krisis eko­nomi global,” ucapnya.

Untuk mengatasi hal itu, lanjutnya, saat ini PT PAL sedang men­cari pembeli baru secepatnya bagi kapal-kapal tersebut. Un­tung­nya, saat ini PT PAL telah mendapatkan pinjaman dari PT PPA senilai Rp 180 miliar dari to­tal pinjaman sebesar Rp 450 miliar yang diajukan. Ren­cana­nya biaya tersebut akan diper­gunakan untuk restrukturisasi dan revitalisasi, serta untuk keperluan operasional perusahaan.

“Saat ini PAL sedang konsen­trasi untuk mencari sisa keku­rangan biaya yang di­butuh­kan. Kita akan terus upayakan untuk bisa mengatasi masalah kerugian tersebut,” ungkapnya.

Juru bicara PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Hakim Po­lim menyatakan, sampai saat ini lembaganya masih melakukan upaya restrukturisasi terhadap, terhadap empat BUMN yang merugi, termasuk PT PAL sampai kondisinya membaik.

“Kita masih terus lakukan. Sejauh ini semuanya lancar-lan­car saja, dan menunjukan perkem­bangan yang cukup baik,” katanya.

Sepengetahuan Hakim, ren­cana yang diperlukan untuk penye­hatan PT PAL terdiri dari pembiayaan penyelesaian pem­bangunan kapal sebesar 25,6 juta dolar AS, dan pembiayaan res­trukturisasi Rp 193 miliar.

Seluruh dana tersebut, lanjut­nya, dicairkan dalam dua tahap, tahap pertama 93 ribu dolar AS, ke­mudian Rp 167 miliar. “Itu berdasarkan laporan per 31 Oktober kemarin,” ucapnya.

Hakim menambahkan, saat ini BUMN yang lain masih dalam proses Restrukturisasi dan Re­vitalisasi oleh lembaganya, ada 16 BUMN.

“Sudah Berencana Buat Panja”

Nurdin Tampubolon, Wakil Ketua Komisi VI DPR

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Tampubolon mengatakan, kerugian yang dialami PT PAL Indo­nesia bisa menjadi pertim­bangan  bagi Kementerian BUMN untuk segera melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut.

“Kementerian BUMN perlu secepatnya mengkaji bagaimana kinerja manajemen PT PAL. Mereka salah satu BUMN yang sangat penting,” katanya, kemarin.

Nurdin menengarai, kerugian yang dialami PT PAL kemung­ki­nan disebabkan antara lain faktor modal yang minim menyulitkan membentuk program awal.

Selain itu, lanjutnya, kemam­puan sumber daya manusia yang di­miliki PT PAL masih kurang memadai, sehingga belum bisa bersaing dengan perusahaan asing.

“Tidak disiplinnya manajemen perusahaan juga, seperti masih ada program yang belum dise­lesai­kan menyebabkan PT PAL merugi,” ujarnya.

Nurdin berharap Kementerian BUMN memberikan perhatian dan dukungan serius kepada PT PAL agar bisa menjadi perusa­haan yang memiliki daya saing.

Dikatakan, setelah reses Ko­misi VI DPR akan memanggil Ke­menterian BUMN dan PT PAL untuk melakukan evaluasi kiner­janya. “Setelah reses kita akan panggil Kementerian BUMN dan PT. PAL unutk membicarakan hal ini. Selain itu, Komisi VI DPR juga sudah berencana untuk membuat panja,” tukasnya.

“Lebih Percaya Ke Luar Negeri”

Naldy Nazar Haroen, Ketua Umum BUMN Watch

Ada tiga hal yang menye­bab­kan industri kapal Indonesia terpuruk, yakni pemberlakuan asas cabotage (kewajiban peng­gunaan berbendera Republik In­donesia) dilakukan dengan se­tengah hati, belum adanya insentif perpajakan untuk in­dustri perkapalan, dan tidak ada keberpihakan perbankan

“Hal ini menunjukkan ter­nyata selama ini pemerintah be­lum berpihak terhadap industri galangan kapal dalam negeri,” kata Ketua Umum BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen, kemarin.

Naldy mengatakan, pelak­sana­an asas cabotage sebe­nar­nya bisa menjadi pemicu tum­buhnya industri perkapalan. Tapi kontrak yang diterima in­dustri galangan kapal dalam ne­geri masih belum dapat mem­bantu secara signifikan, se­hingga laba yang didapatkan ju­ga sangat minim.

“Sebenarnya kita sangat mam­pu untuk membuat kapal atau melakukan pemeliharaan dan perbaikan kapal. Namun se­ringkali pemerintah tidak per­caya. Mereka lebih memilih me­lakukan pemeliharaan dan perbaikan kapal di luar negeri yang biayanya lebih mahal,” paparnya.

Padahal, lanjutnya, PT PAL memiliki kompetensi yang andal. Itu  terbukti ketika PT PAL berhasil memperbaiki kapal perang jenis Corvet tipe Sigma buatan Belanda yang sebelumnya harus diperbaiki di Swiss.

“Bahkan Divisi Kapal Perang PT PAL sedang melakukan pemasangan rudal buatan Rusia ke KRI Oswald Siahaan, atau OWA yang merupakan kapal perang buatan anak negeri,” ungkapnya.

Menurutnya, kendala lain yang dihadapi PT PAL adalah tingginya pajak yang dikenakan bagi industri perkapalan. Mulai dari pajak bahan baku impor pembuatan kapal sampai pem­buatannya harus dibayar di muka. “Perbankan masih mem­beri­kan kredit dengan bunga ko­mersial yang cukup tinggi.

Bila ketiga hal ini belum ada perbaikan, saya yakin industri galangan kapal dalam negeri tidak akan bisa bangkit,” tegasnya. [RM]