Jero Wacik: Pergi Ke Luar Negeri 12 Kali Setahun, Mampu Menjaring 70 Juta Wisatawan

Untuk itu, menteri dari Partai Demokrat  tersebut yakin dapat rapor biru saat evaluasi setahun kinerja menteri yang dilakukan 20 Oktober mendatang.

“Saya kan sudah memonitor semuanya, pasti rapor kemen­terian saya bagus. Waktu kita sekolah saat ulangan umum, ada 10 soal, dan merasa bisa angka­nya minimum 8, sudah keba­yanglah itu,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Benar nih senang, jangan-jang­an dag-dig-dug kalau die­va­luasi kinerjanya?
Nggaklah, kan saya sudah tahu. Saya bekerja ini, dan  sukses semua. Jadi,  nggak dag-dig-dug saya.

Ah, masa sih, kenapa begitu percaya diri?
Sesuai dengan monitoring UKP4 (Unit Kerja Presiden bi­dang Pengawasan dan Pengenda­lian Pembangunan) dari semua kon­trak kinerja, sudah saya ker­ja­kan semuanya dengan baik. Jadi semua item yang ada dalam kon­trak kerja saya dengan Presi­den yang dimonitor UKP4 se­mua­nya 100.

Jadi nggak ada masalah nih?
Saya kan sudah mengalami ini 6 tahun. Karena kepribadian saya juga itu tipe komunikasinya cepat, saya kejar semua termasuk program 100 hari, setahun, lima tahun itu semua saya bukukan, sehingga di KIB II saya jadi men­teri lagi, saya sudah tahu caranya.

Emang ada menteri yang ge­raknya tidak cepat?
Paling kita saling uber saja. Saya alami 6 tahun bisa, asal sama-sama rajin berkomunikasi. Contohnya, membuka visa un­derrival kantong-kantong wisata­wan, seperti dari China. Itu kan tidak bisa dari saya saja, harus meng­ajak Kemenkumham, Deplu, malah koordinasi dengan Menko Polhukam, saya temui, saya yakinkan, bisa itu.

Untuk berikutnya apa lagi yang akan jadi program prio­ritas?
Kita sedang mengemas seka­rang branding nasional. Untuk bisa membuat itu semua, saya tidak jalan sendiri karena ini nanti akan dipakai branding itu oleh Budpar, oleh Perdagangan dan DKPN.

O ya, apa Anda sering ke luar negeri?
Kadang-kadang sebulan dua kali, tapi bisa juga berbulan-bulan nggak ke luar negeri. Kan saya keliling Indonesia juga. Kalau di dalam negeri banyak urusan, ya nggak ke luar negeri. Keluar ne­geri paling kalau ada yang pen­ting-penting saja.

Berapa jumlah anggarannya ke luar negeri?
Anggaran untuk ke keluar negeri, kalau perginya itu tidak banyak. Saya sekali pergi paling menghabiskan uang untuk saya, atau dengan tim saya, paling Rp 100 juta. Total itu sudah. Dalam setahun 12 kali ke luar negeri. Jadi, Rp 1,2 miliar, nggak ba­nyak­lah habiskan uang untuk saya.

Biasanya berapa hari di luar negeri?
Paling 3 sampai 4 hari.

Senang dong jalan-jalan ke luar negeri?
Ah, saya sebetulnya nggak be­gitu suka terbang, tapi kan nama­nya tugas. Jadi tidak boleh ada kesan di masyarakat bahwa saya pergi piknik, ya nggaklah. Malah saya sering pergi tidak sempat lihat objek-objek wisata. Dari hotel, press conference, ketemu tra­vel agent dan itu sampai ma­lam. Jadi nggak sempat lihat apa-apa.

Biasanya ditemani siapa?
Ya tergantung. Seperti rapat pari­wisata ASEAN, itu sudah ada timnya, ada Dirjen, ada Sekjen, ada Kepala Kerja Sama Luar Negeri. Kadang-kadang ada pro­mosi wisata juga bawa tim penari, bawa wartawan 2-3 orang. Itu timnya.

Memang berapa alokasi ang­ga­­ran untuk setahun?
Setahun saya punya anggaran promosi ke luar negeri itu Rp 60 mi­liar. Itu kan ada bikin tempat jualan pariwisata terbesar di dunia seperti di Berlin, London, Jepang, Timur Tengah. Jadi pasar-pasar itu kita promosikan Indonesia.

Tapi sebanding tidak dengan negara lain ?
Oh sangat kurang jika diban­ding­kan dengan Malaysia yang anggarannya untuk itu 100 juta dolar AS setahun. Kita masih jauh ketinggalan. Karena menurut WTO, World Tourism Organisa­tion, untuk menjaring satu turis itu biaya promosinya harus 10 dolar AS. Jadi mancing dengan 10 dolar dapat satu turis dengan belanjanya 1.000 dolar. Jadi kalau kita mau dapatkan turis tujuh juta setahun, biaya promosinya mesti­nya tujuh juta kali 10 dolar. Jadi, butuh 70 juta dolar AS. Ini berarti  Rp 700 miliar.

Tapi biaya itu sudah diper­juangkan?
Sudah, tapi kan belum dapat. Tahun ini totalnya, termasuk iklan-iklan, sekitar Rp 250 mi­liar. Tapi kan dapat tujuh juta wi­sata­wan. Tapi kita sudah perjuangkan dan DPR juga ikut memper­juang­kan. Sebab, menu­rut mereka bia­ya promosi ku­rang. Tapi ne­gara ini kan ada prioritasnya. Pendi­dik­an nomor satu, kesehatan no­mor dua, pertahanan dan pekerja­an umum nomor tiga, sehingga pariwisata masih di bawah. Tapi sudah, dengan modal yang ada nggak boleh menyerah.

Kalau anggaran promosi naik, devisa kita juga bertambah?
Bisa. Kalau naik pancingan­nya mesti bisa tambah itu devisa kita. Ini yang kita diskusikan di DPR.   [RM]