Bambang Widjojanto: Saya Nggak Mau Berandai-andai Jadi Ketua KPK Atau Jaksa Agung

Bagi aktivis ini, lebih baik me­laksanakan tugas yang diberikan kepadanya ketimbang me­nang­gapi isu yang tidak jelas sum­bernya.

“Saya nggak mau berandai-andai apa jadi Ketua KPK atau Jaksa Agung. Kalau dipilih, alhamdulillah. Tidak dipilih, tetap harus bersyukur. Pasti yang terbaik yang diberikan kepada saya,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kalau nanti tidak terpilih men­jadi Ketua KPK, kabarnya jadi Jaksa Agung?
Ah, itu namanya berandai-andai. Saya nggak mau men­ja­wab itu. Gini deh, saya mau kon­sentrasi dengan pekerjaan saya yang sekarang. Kalau nanti ada tugas-tugas dari negara yang harus dijalankan. Sebab, itu kepentingan yang sebesar-besar­nya untuk kemaslahatan publik atau masyarakat. Itu harus di­jalankan dengan amanah.

Ini berarti siap dong?
Saya ini kan dalam posisi orang yang dipilih. Artinya, di­suruh ngapain saja, ya harus siap. Jadi pemimpin itu kan tidak hanya profesionalisme tapi juga punya integritas yang kuat dan mampu memikul amanah secara tanggung jawab. 

Kalau tidak dipilih juga siap?
Ya dong. Kalau dipilih alham­dulillah, tidak dipilih tetap harus bersyukur. Pasti yang terbaik yang diberikan kepada saya. 

O ya, bagaimana  persiapan untuk fit and proper test di DPR?
Saya sekarang ini lebih banyak melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya. Tentu saja saya mulai membaca beberapa kasus-kasus yang me­mang kemungkinan besar akan menjadi perhatian DPR.

Selain membaca, apalagi per­siapannya?
Ya, itu saja. Saya kan nggak ngerti, apa kira-kira yang ditanya. Sebab, saya belum pernah men­jalani fit and proper test di  DPR. Lebih baik pertanyaan itu diaju­kan ke Mas Busyro Muqoddas. Sebab, beliau sudah pernah men­jalankan fit and proper test di DPR.

Apa strategi menghadapi fit and proper test?
Tidak punya strategi. Jalani apa adanya saja. Yang jelas, saya akan maksimal menjawab perta­nyaan anggota DPR saat dilaku­kan fit and proper test.

Tidak melakukan lobi-lobi?
Saya pasrah saja, tidak akan melakukan lobi-lobi. Silakan DPR menentukan pilihan. Sebab, itu adalah otoritas mereka.

Sepertinya Anda sudah men­dapat restu dari Presiden ya?
Itu pendapat Anda saja. Se­bab, kami dipanggil berdua kok, untuk mendiskusikan hal-hal yang normatif. Dalam kapasitas se­bagai Kepala Negara, beliau memang harus mengenal lebih dekat, dan mengetahui karakter kita.

Apa sih yang disampaikan Presiden saat pertemuan itu?
Mas Busyro dan saya diminta untuk betul konsentrasi dalam hal-hal yang bisa menimbulkan potensi-potensi yang meng­ganggu pekerjaan. Agar tidak terlibat dalam kategori-kategori yang dapat mengganggu pene­gakan hukum.

Semoga calon Ketua KPK yang lolos fit and proper test di DPR, nantinya benar-benar mampu berjibaku terhadap isu kriminalisasi dan percobaan suap yang mungkin akan menjadi teman dekatnya dalam menjalan­kan tugas sebagai pendekar hu­kum. Rakyat benar-benar meng­inginkan figur penegak hukum yang superbody namun tepat dan cepat dalam bertindak, tetapi tidak tebas bulu.

Jadi, tidak ada arahan siapa yang diharapkan terpilih, begitu?
Arahan apa sih. Nggaklah, saya sama Mas Busyro melihat ini di dalam perspektif ketatanegaraan. Terus ada Kepala Negara yang mau ikut konsen.

Apa lagi yang disampaikan Presiden?
Presiden mengatakan bahwa sektor hukum itu perlu pembe­nahan agak lebih sistematik dan terstruktur dibandingkan dengan yang lain.

Beliau menyuruh kami agar konsen ke situ saja, sehingga tanggung jawab sebagai calon pemimpin itu cukup besar. Hal yang lain yang cukup menarik bahwa selama ini lembaga pene­gakan hukum yang lain masih belum melakukan reformasi yang cukup baik, maka peran stra­tegis KPK menjadi fungsio­nal. Itu saja.

O ya, apa harapan Anda ter­hadap  DPR?
Saya berharap semoga DPR mem­punyai informasi yang cu­kup luas mengenai kedua calon. Kemudian lakukankah penilaian secara independen dan obyektif. Itu aja.

Kabarnya DPR akan mencari orang yang cocok dengannya?
Saya kira juga begitu. Misalnya saja, DPR kan sebagai pengawas lembaga penegak hukum, terma­suk KPK. Jadi, pilihnya orang yang menurut DPR cocoklah untuk bisa berpartner yang bisa membantu dia dalam pengawa­san itu.

Artinya harus orang ber­pengalam dong?
Betul. Tentunya yang punya pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan yang bisa membantu tugas DPR utuk mengawasi lembaga penegakan hukum.

Apakah Anda termasuk part­ner yang pas?
Ha ha ha...Saya termasuk salah satu partner yang suitable. Karena keterlibatan saya sebagai lawyer, dan aktivis anti korupsi. Saat proses transisi politik ter­jadi di awal-awal itu, Yayasan LBH Indonesia lembaga yang pertama kali membentuk anti-ko­rupsi yang namanya Indone­sia Corrup­tion Watch (ICW), ketika saya menjabat Ketua De­wan Pengurus. Artinya, lembaga itu saya menjadi pendiri yang hingga kini masih menjadi De­wan Etik ICW.

Selain itu?
Saya juga turut membangun gerakan anti-korupsi. Makanya banyak lembaga-lembaga anti korupsi sekarang berdiri di ber­bagai daerah. Saya juga mem­buat studi-studi mengenai anti-korupsi bersama dengan KPK, bersama dengan Lembaga Ilmu Penge­tahuan Indonesia (LIPI), bersama dengan berbagai lem­baga swa­daya masyarakat (LSM) lain untuk studi-studi anti-korupsi.

  Saya membantu KPK dan Bappenas merumuskan rencana kerja nasional mengenai pembe­rantasan korupsi. Bahkan satu dua tahun ini kami sendiri pengajar di Fakultas Hukum yang berkaitan dengan praktek acara pidana yang salah satu kajiannya mengenai anti-korupsi.  [RM]