Gamawan Fauzi: Saya Nggak Disebut-sebut Diganti Kan, Tapi Mana Tahu Di-reshuffle, Ha-ha-ha ...

“Tidak ada yang sebut-sebut Mendagri diganti kan, tapi mana tahu di-reshuffle, ha-ha-ha. Saya kan tidak tahu apa yang terjadi nanti,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

20 Oktober mendatang  ge­nap setahun pemerintah SBY-Boediono, tentu ada evaluasi dari Presiden, bagaimana ko­men­tar Anda?

Semua sudah 100 persen.  Pro­gram setahun itu sudah kita lak­sanakan.

Apa nggak khawatir evaluasi itu dikaitkan dengan reshuffle ka­binet?

Saya tidak terganggu itu, saya kerja saja. Kita kan bisa lihat evaluasi tahunan yang sudah selesai untuk semua daerah oto­no­mi, termasuk grand design.  <I>Alham­dulillah semua menyata­kan grand design itu luar biasa, sudah baik sekali. Begitu juga grand design tentang induk yang telah dikerja­kan sejak 2003, itu sudah kami selesaikan. Anda bisa lihat te­balnya, 300 halaman itu.

Yakin nih nggak kena re­shuffle?

Soal reshuffle itu soal lain. Tapi tugas saya sudah selesai saya kerja­kan. Kita juga sudah siapkan revisi UU 32 tentang Pemerintah Daerah, revisi UU Pemilukada, re­visi UU Desa, kita sudah sele­sai­kan drafnya, tinggal bahas di DPR.

Begitu juga PP 19 tentang fungsi gubernur yang harus sele­sai 2006, baru selesaikan saat saya jadi Mendagri kan. PP tentang mekanisme persidangan DPRD, PP Insentif, PP tentang Kewe­nangan Pemerintah Daerah Aceh, dan Keputusan Bersama Menkeu dan Mendagri soal PPTAD jadi pajak daerah. Jadi, sudah banyak yang kita kerjakan.

Memang semua program seta­hun itu sudah terlaksana dengan baik?

Program yang dicapai Kemen­dagri itu kan terukur sekali. Tu­gas­­nya apa dan diselesaikan ba­gai­mana, itu terukur dan semua­nya sudah selesai. Ya mudah-mu­dahan tidak sampai Oktober sele­sai, paling lambat 1 Oktober sudah selesai. Jadi, saat evaluasi  tanggal 22 Oktober, kami sudah siap.

Termasuk kontrak kinerja 1 tahun dengan Presiden?

Kalau itu ada dokumen-doku­mennya, anda bisa baca nanti. Tiga hari lagi sudah lengkap be­tul, boleh saya bagikan nanti. Kerja­nya apa, panduannya apa, terukur kok.

Berarti nggak ada hambatan ya?

Nggak juga.  Barangkali karena ada koordinasi tentu memerlukan waktu, tidak bisa secepat yang kita harapkan kan, harus dirapat­kan, harus dipahami lagi, beru­lang, mungkin itu saja jadi ham­ba­tannya. Tapi secara prinsip tidak ada.

Yakin rapornya lebih baik dari yang terakhir dipaparkan Unit Kerja Presiden bidang Pe­nga­wasan dan Pengendalian Pem­bangu­nan (UKP4) ?

Insya Allah begitu. Karena kita tahu apa yang dikerjakan dan itu diklarifikasi. Kalau kita sudah nya­takan 100 persen, itu sudah berda­sarkan pernyataan dia juga kan.

Jadi yang diumumkan UKP4 nanti kemungkinan besar tak akan ada perbedaan dengan yang dilaporkan Kemendagri ke UKP4 saat evaluasi kabinet?

Oh ya, tidak akan ada perbe­daan pendapat kita dengan UKP4. Kan kita telah laporkan pekerjaan kita yang selesai. Ke­mudian dinyatakan clear begitu. Jadi kita melaporkan 100 persen, dia menilai 80 persen, tidak be­gitu. Karena standar itu kita telah sepakati dengan UKP4. Tidak akan berbeda itu.

Kemendagri sendiri apa yang akan jadi agenda prioritas beri­kutnya?

Yang berikutnya nantikan dua tahun. Yang satu tahun kan sudah. Terus ada tambahan lagi dari Inpres yang di Cipanas, terus tin­dak lanjut Bali, tindak lanjut Bogor. Itu tambahan. Tapi itu kita laporkan juga bagaimana tindak lanjut masing-masing yang Cipa­nas, Bali, juga Bogor. Kan ada Inpres untuk Mendagri No­mor 42 kan, itu kita sudah rapatkan deng­an antar menteri, dengan para pe­jabat eselon satu, itu kita laporkan juga nanti. Ada pula Permen-nya, jadi banyak yang kita kerjakan.

Tapi beberapa daerah ini kan ada konflik, seperti di Bekasi, bu­kankah itu juga akan jadi pe­nilaian?

Itu kan bukan target, hanya pe­nyelesaian-penyelesaian rutin. Kita kan terus pantau itu. Sabtu-Minggu terus saya monitor. Se­perti di Bekasi, Dirjen dan Direk­tur kita ke sana, saya monitor terus itu. [RM]