Program Kesehatan Prabowo Bakal Kurangi Ketergantungan terhadap RS Rujukan di Kota Besar

Dalam pemaparan Nota Keuangan RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah tengah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 20 rumah sakit yang dibangun sejak 2025 disebut telah beroperasi.

Selain itu, pemerintah menargetkan revitalisasi 441 RSUD agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit dengan fasilitas pelayanan yang lebih baik.

Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho mengatakan, pemerataan rumah sakit menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit rujukan di kota besar.

“Jangan sampai masyarakat di daerah harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mendapatkan layanan yang sebenarnya bisa disediakan di daerahnya,” kata Agungdalam keterangannya, Sabtu 15 Agustus 2026.

Pemerintah juga berencana menyediakan peralatan pemeriksaan seperti layanan jantung, CT Scan, mamografi, USG dan berbagai layanan kesehatan modern lainnya. Termasuk rencana penyediaan ambulans udara untuk wilayah dengan kendala geografis.

Agung menilai rencana tersebut dapat memperkuat sistem rujukan, terutama di daerah terpencil dan kepulauan.

Selain infrastruktur, pemerintah berencana menambah tenaga kesehatan. Presiden menyampaikan kebutuhan tambahan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi di 505 kabupaten/kota, serta 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten/kota.

Pemerintah juga telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis.

Agung menilai pemenuhan sumber daya manusia kesehatan harus menjadi bagian utama dari program tersebut. Sebab, fasilitas kesehatan yang bagus tidak akan optimal tanpa tenaga kesehatan yang memadai.

“Gedungnya boleh bagus, alatnya boleh modern, tetapi kalau dokternya tidak ada atau tenaga kesehatannya tidak mencukupi, pelayanan tetap tidak akan maksimal,” tutup Agung. 

Meski memberikan apresiasi, Agung meminta pemerintah memperjelas skema pembiayaan program tersebut. Ia menilai besarnya target pembangunan harus diikuti perencanaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan.

Dalam RAPBN 2027, transfer ke daerah disebut meningkat dari Rp692,9 triliun pada 2026 menjadi Rp725,5 triliun pada 2027.

Menurut Agung, pemerintah pusat perlu memastikan program penguatan layanan kesehatan tidak justru membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah setelah fasilitas selesai dibangun.

“Pembangunan fasilitas kesehatan adalah investasi awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah menjamin biaya operasional, pemeliharaan alat, ketersediaan obat, dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan,” tutup Agung.