Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan, ketentuan tersebut penting untuk memastikan kontestasi berjalan sesuai amanat konstitusi yang mengharuskan adanya dua calon wakil presiden. Dengan begitu, proses pemilihan tidak sekadar menjadi formalitas.
"Saya berpendapat dan mengusulkan kepada tim kita semua bahwa ketika Presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu dia tidak boleh mundur. Karena kalau dia mundur, tetap tidak dipenuhi yang tadi syarat dua itu, karena harus akan ada nanti pemilihan," kata Hinca kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Hinca yang tergabung dalam tim verifikator mengatakan, pihaknya mulai membahas teknis verifikasi calon wakil presiden melalui rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan membahas tata cara verifikasi, dokumen persyaratan, serta pembagian antara verifikasi administratif dan faktual.
Dia menjelaskan, tim verifikator dibentuk setelah dua kali rapat gabungan yang menghasilkan pembentukan dua tim, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc.
Mengingat waktu yang tersedia hanya tujuh hari, Hinca memperkirakan tim verifikator akan dibagi menjadi sejumlah subkelompok agar seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu.
Apabila ditemukan dokumen yang belum lengkap, kandidat juga perlu diberikan kesempatan untuk melengkapinya. Hinca memperkirakan waktu empat hari dapat dialokasikan untuk proses tersebut.
"Tetapi yang pasti, sebelum pelaksanaan pemilihan, penetapan dan pelantikan itu, tentu semua persyaratan administratif ini harus sudah dipenuhi menurut aturan undang-undang. Kita punya waktu oleh Undang-Undang Dasar menyebut 60 hari, sudah mudah-mudahan kita bisa selesaikan," ujar Legislator Demokrat ini.
Selain persoalan verifikasi, Hinca mengusulkan agar kedua calon wakil presiden diberikan kesempatan memaparkan gagasan dan pemikirannya di hadapan sidang paripurna MPR.
Menurutnya, penyampaian gagasan tersebut dapat disaksikan langsung masyarakat Indonesia melalui siaran langsung sehingga publik mengetahui kapasitas dan pemikiran masing-masing kandidat.
"Paling tidak, paling tidak mereka diberi kesempatan di dalam sidang MPR itu untuk menyampaikan pikiran. Contoh ya, lowong calon-calon hakim agung aja kalau di Komisi III dia bikin materi kan dan dia sampaikan, dia presentasikan. Mungkin ya tidak perlu debat satu dengan lainnya, tapi gagasan disampaikan itu sudah menarik,” tuturnya.
Lebih jauh, Hinca juga berpandangan, kewajiban mengajukan dua calon harus dimaknai sebagai upaya menghadirkan kontestasi hingga tahap akhir, bukan sekadar memenuhi persyaratan prosedural.
"Dan paling tidak karena konsekuensi kenapa undang-undang harus membuat dua, itu untuk biar ada kontestasinya kan sampai selesai. Dan karena itulah, saya yakin dari Presiden bahwa dua nama yang disampaikan itu adalah ya putra-putri terbaiknya yang ada di Republik ini," jelasnya.
Terkait mekanisme pemilihan, Hinca mengatakan pembahasannya akan menjadi kewenangan tim ad hoc atau Panitia Ad Hoc (PAH) MPR. Mekanisme tersebut nantinya disusun dengan mengacu pada tata tertib MPR, Undang-Undang MD3, dan konstitusi.
Sementara itu, saat ditanya mengenai rencana Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik, Hinca mengaku telah mendengar informasi tersebut, tetapi belum mengetahui waktu pastinya.
"Bilang ya, saya dengar itu. Tapi jam berapanya pastinya enggak tahu," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: