Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, keputusan mengajukan kader Partai Gerindra sebagai pengganti Wapres harus melalui pertimbangan politik, keamanan, dan kepentingan nasional secara komprehensif.
Amir menilai, siapa pun figur yang nantinya diajukan Prabowo kepada MPR sebaiknya berasal dari kalangan sipil, bukan dari militer aktif maupun purnawirawan TNI.
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Amir melihat pengisian posisi Wapres berpotensi menjadi arena pertarungan kepentingan politik, terutama ketika berbagai kekuatan ekonomi dan politik memiliki hubungan dengan kelompok oligarki di dalam maupun luar negeri.
“Siapa pun yang diajukan ke MPR sebaiknya dari kalangan sipil, bukan TNI aktif maupun purnawirawan,” kata Amir, dikutip Kamis 19 November 2026.
Menurut Amir, persoalan yang harus diperhitungkan bukan hanya siapa figur yang paling loyal kepada Presiden, melainkan bagaimana dampak politik setelah figur tersebut menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.
Amir juga mengingatkan adanya risiko politik apabila Prabowo memilih Wapres dari internal Gerindra.
Dalam situasi politik yang sarat persaingan, kader Gerindra yang menduduki posisi wakil presiden bisa menjadi sasaran serangan berbagai kepentingan. Bahkan, ketika serangan politik muncul, partai-partai lain dalam koalisi belum tentu merasa berkepentingan untuk memberikan pembelaan.
“Kalau wakil presidennya dari Gerindra, ada aspek negatif yang harus diperhitungkan. Ketika ada serangan, partai-partai lain bisa merasa tidak memiliki kepentingan untuk membela. Mereka bisa saja membiarkan,” ujarnya.
Artinya, jabatan Wapres tidak otomatis memperkuat posisi politik Prabowo apabila figur yang dipilih justru menciptakan jarak dengan partai-partai pendukung pemerintahan.
Sebaliknya, apabila Wapres berasal dari luar Gerindra, peluang membangun keseimbangan politik dengan partai lain dinilai lebih terbuka.
BERITA TERKAIT: