Penghargaan ini diberikan atas rekam jejak Ketua DPD RI periode 2017-2019 tersebut dalam mengawal penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, serta mendorong peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Saya tidak menyangka hari ini mendapat penghargaan begitu luar biasa. Mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan, itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," ujar OSO usai menerima penghargaan.
Bagi OSO, kesejahteraan nasional mustahil terwujud tanpa kemakmuran di tingkat daerah. Ia menegaskan, memperjuangkan hak-hak daerah merupakan bagian dari kepentingan nasional, bukan sikap kedaerahan yang sempit.
"Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti. Dan keberpihakan kepada daerah bukan berarti daerahisme," tegas mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
Dalam kesempatan yang sama, OSO menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana penerapan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan dan investasi publik di luar skema APBN maupun APBD konvensional.
Ia mengaku baru saja memenuhi undangan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR, Melchias Marcus Mekeng, di Kompleks Parlemen untuk membahas gagasan yang sebenarnya sudah ia suarakan sejak lama tersebut.
"Obligasi daerah ini sangat bagus. Berikan seluas-luasnya kesempatan kepada daerah melalui berbagai inisiatif dan instrumen supaya sumber dana untuk daerah lebih beragam. Sehingga daerah makmur, Indonesia makmur," tandas OSO.
Sehari sebelumnya, Rabu, 18 November 2026, FPG MPR menggelar sarasehan nasional sekaligus menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut Mekeng, wacana obligasi daerah sejatinya sudah dirintis bersama OSO sejak tahun 2000 saat keduanya masih menjabat di MPR. Namun, instrumen ini belum berjalan optimal karena ketiadaan payung hukum setingkat undang-undang yang mampu menjamin kepastian bagi investor.
Mekeng memproyeksikan jika RUU Obligasi Daerah disahkan dan memiliki landasan hukum yang kuat, instrumen ini berpotensi menarik investasi hingga Rp1.000 triliun untuk mempercepat infrastruktur daerah. FPG MPR menargetkan regulasi inisiatif tersebut dapat rampung dibahas di DPR pada 2027 mendatang.
BERITA TERKAIT: