Demikian pandangan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid melalui tayangan YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis 19 November 2026.
Prof. Ryaas menegaskan bahwa Gibran telah menipu rakyat Indonesia karena maju dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan dokumen yang tidak sah.
Mantan Menteri Otonomi Daerah ini menilsi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan, kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden sudah batal demi hukum. Menurutnya, Gibran tidak memenuhi syarat konstitusional karena tidak memiliki ijazah setara SMA.
“Putusan MK dan MA itu final dan mengikat. Secara konstitusional, kedudukan Gibran sudah tidak sah. Dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau orang tidak memenuhi syarat, tidak perlu mundur, karena dia sudah batal dengan sendirinya,” kata Prof. Ryaas.
Ia membedakan kasus Gibran dengan mundurnya Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto. Menurutnya, Gus Dur dan Soeharto mundur karena kebijakan politik, bukan karena melanggar persyaratan konstitusi.
“Gus Dur terpilih secara sah, tidak melanggar persyaratan. Dia dimakzulkan karena kebijakan. Beda dengan Gibran yang memang tidak pernah memenuhi syarat,” kata Prof. Ryaas.
Di sisi lain, Prof. Ryaas menyoroti kelambanan DPR dan MPR dalam merespons putusan MK dan MA. Ia menilai DPR seharusnya segera melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran, bukan menerima pengunduran dirinya begitu saja.
“DPR itu terlalu lambat mengambil keputusan. Sudah nyata-nyata MA dan MK membatalkan, seharusnya MPR segera mengambil keputusan. Tapi MPR diam saja. Ini yang tidak dilakukan oleh MPR,” kata Prof. Ryaas.
Ia menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak menghapus status ketidakabsahannya.
“Kalau dia mundur begitu saja dan diterima, berarti dia mundur secara terhormat. Dia masih punya hak menerima pensiun, hak mendapat pengawalan. Beda kalau dia dimakzulkan, seluruh fasilitas negara dihentikan otomatis,” pungkas Prof. Ryaas.
BERITA TERKAIT: