Menurut Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, penyampaian HMP penting agar proses politik dan konstitusional di parlemen tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut disinggung Mardani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026, yang salah satunya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
"Saya singgung juga HMP mestinya disampaikan walau kemudian bisa dihentikan karena Wapres sudah mundur," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Pengunduran diri ini dilakukan setelah ia menjabat selama 2 tahun 25 hari dan didahului dengan pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan
Menurut Mardani, pembahasan HMP tetap menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban politik di DPR, terlepas dari bagaimana kelanjutan prosesnya.
Di sisi lain, Mardani menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai tonggak sejarah. Namun, implementasinya harus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Plus uang masyarakat sepenuhnya dikembalikan pada pemilik hak," ungkapnya.
BERITA TERKAIT: