Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Machfud Arifin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Machfud menyoroti informasi mengenai 6.000 pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan. Menurutnya, jumlah tersebut mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden, pejabat pemerintah, kementerian, anggota Komisi III DPR, hingga pengusaha.
"Tapi hampir di kehidupan masyarakat semua orang ngomong, kita disadap. Kita ini disadap. Dan fakta yang terjadi kemarin itu 6.000 disadap. Baik itu presiden, pejabat, Komisi III, pengusaha. Angka 6.000 itu bukan sedikit, semuanya disadap. Ini mengerikan. Untuk itu kita ingin mengatur, membuat undang-undang. Membatasi untuk tidak melakukan penyimpangan dalam penggunaan alat sadap yang dibeli oleh negara," tegasnya.
Selain mendorong pembentukan regulasi, Machfud mengusulkan agar anggota Komisi III diberikan kesempatan untuk melihat langsung perangkat penyadapan yang digunakan kepolisian. Menurutnya, pemahaman mengenai jenis, tipe, dan kemampuan alat diperlukan sebelum pembahasan undang-undang dilakukan lebih mendalam.
"Kalau bisa nanti bisa melihat alatnya seperti apa. Bicara alat penyadapan ini di Kepolisian aja sendiri sangat banyak. Badan Inteljen Keamanan ini di tingkat daerah pun hampir semua alat punya sadap," ungkap legislator Nasdem tersebut.
Ia juga menilai perlu ada pembahasan bersama untuk merumuskan batasan dan mekanisme pengawasan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.
Menurutnya, pengaturan penggunaan alat sadap saat ini masih mengacu pada Peraturan Kapolri sehingga diperlukan landasan hukum berupa undang-undang.
"Ini yang perlu kita rumuskan bersama. Undang-undang ini segera diwujudkan yang untuk menghindari penyimpangan daripada yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan. Dibatasi semuanya, diatur semuanya. Ini memang undang-undangnya yang di polisi masih peraturan Kapolri saja. Bukan tahun 2010 kalau tidak salah. Jadi ini undang-undang penting untuk segera diwujudkan, hari ini masukkan dari Kabik."
Machfud berharap pembahasan RUU Penyadapan dapat segera ditindaklanjuti dengan memperhatikan kebutuhan pengawasan, batas kewenangan, serta pertanggungjawaban penggunaan alat sadap. Dengan demikian, kewenangan penyadapan dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak disalahgunakan.
BERITA TERKAIT: