Hal itu disampaikan KPK merespons pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 terkait statusnya sebagai pejabat publik sekaligus pesohor atau influencer.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah terbuka kepada siapa saja yang ingin berkonsultasi maupun meminta pendampingan terkait upaya pencegahan korupsi.
"KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi, untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026.
Budi menjelaskan, melalui konsultasi dan pendampingan tersebut, KPK memberikan rekomendasi agar potensi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus dapat dicegah dan dimitigasi sejak awal.
"Karena memang pada ranah pencegahan itu kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi ya dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah, bisa kita mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," jelas Budi.
Budi menambahkan, konsultasi dalam ranah pencegahan juga dapat mencakup persoalan dugaan atau potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa," pungkas Budi.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.
Temuan tersebut berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.
Sorotan tersebut turut menjadi perhatian lantaran Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
BERITA TERKAIT: