Penegasan ini disampaikan Prof. Ryaas melalui YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis 19 November 2026.
Menurut Prof. Ryaas, melanjutkan proses pemakzulan Gibran ini penting untuk membangun preseden konstitusional dan memberikan kepastian hukum.
“Harus dilanjutkan. Jangan berhenti. Gibran dilantik oleh MPR, maka dia harus diberhentikan oleh MPR, bukan memberhentikan dirinya sendiri. Ini untuk membangun tradisi konstitusional,” kata Prof. Ryaas.
Ia juga mendorong agar seluruh fasilitas negara yang melekat pada Gibran dicabut, seperti uang pensiun hingga pengawalan Paspampres.
“Kalau tidak sah secara konstitusi, berarti dianggap tidak pernah ada. Kalau diberi fasilitas, berarti diakui keberadaannya. Ini tidak boleh,” kata Prof. Ryaas.
Prof. Ryaas mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih sensitif terhadap perilaku kekuasaan dan tidak membiarkan konstitusi dimanipulasi.
“Bangsa ini harus membangun peradaban baru yang menghargai kebenaran dan menjadikan kejujuran sebagai patokan dalam mengelola kekuasaan,” pungkas Prof. Ryaas.
BERITA TERKAIT: