Hal itu disampaikan Advokat Ahmad Khozinudin, dalam podcast Madilog yang tayang Selasa, 17 November 2026.
Menurutnya, pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan berbeda dengan pertanggungjawaban jabatan. Karena itu, proses hukum terkait dugaan penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran harus tetap berjalan.
"Yang pertama mundurnya Gibran itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Pidana jalan terus," kata Khozinudin.
Ia menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang dinilai bermasalah.
Khozinudin mempersoalkan dasar penerbitan surat keterangan tersebut. Menurutnya, dokumen pendidikan yang ditemukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menunjukkan adanya ijazah, sertifikat kelulusan, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA.
Ia merujuk pada keberadaan
certificate of attendance yang menurutnya bukan bukti kelulusan, melainkan hanya menunjukkan seseorang pernah mengikuti pendidikan.
"Yang ditemukan hanya
certificate of attendance. Dan itu juga sudah dipertimbangkan MK. Itu bukan bukti kelulusan," kata Khozinudin.
Khozinudin mengatakan, pihaknya telah meminta Bareskrim melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk memperjelas perkara tersebut.
Bahkan, ia mendorong agar proses hukum ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan apabila bukti dan unsur pidana telah terpenuhi.
"Pembatalan surat keterangan secara administratif tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menerbitkan maupun menggunakan dokumen tersebut," kata Khozinudin.
"Jauh sebelum DPR melakukan proses pemakzulan, jauh sebelum Gibran mundur. Bahkan proses ini tidak ada kaitannya dengan Gibran mundur. Mundur atau dimakzulkan, proses pidana ini jalan terus," sambungnya.
BERITA TERKAIT: