LAPD Desak DPR Tetap Proses HMP Meski Gibran Mundur

Direktur Eksekutif LAPD, Kaka Suminta mengatakan, pengunduran diri Gibran tidak boleh secara sepihak menghapus catatan maupun alasan konstitusional yang mendasari pengajuan usulan HMP tersebut.

Terlebih, usulan HMP itu disebut telah disampaikan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

"Keberanian 120 anggota dari delapan fraksi mengajukan HMP patut dicatat sebagai perkembangan politik," ujar Kaka kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 15 November 2026.

Menurut Kaka, DPR harus membuktikan independensinya dengan memastikan seluruh proses kelembagaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak sekadar mengikuti dinamika politik.

"LAPD berpandangan, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda," tuturnya.

"Apabila pengunduran diri Gibran telah disampaikan secara resmi dan berlaku menurut ketentuan konstitusi, DPR perlu menilai kembali kelanjutan proses pemakzulan karena objek pemberhentian dari jabatan tidak lagi ada," sambung Kaka menegaskan.

Namun, menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini, hal tersebut tidak berarti DPR dapat mengabaikan persoalan yang melatarbelakangi munculnya usulan HMP.

Karenanya, Kaka mendesak DPR juga harus memastikan status pengunduran diri Gibran melalui konfirmasi resmi, termasuk waktu dan mekanisme berlakunya.

"Jika pengunduran diri telah efektif, DPR perlu mengambil keputusan mengenai kelanjutan proses pemakzulan berdasarkan UUD 1945," ucapnya.

Kaka menegaskan, keberanian anggota DPR mengajukan HMP harus dibuktikan melalui konsistensi dalam mengawal persoalan hingga memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban.

"Jangan hentikan pencarian kebenaran hanya karena pejabatnya mundur. Jangan biarkan persoalan konstitusional selesai sebagai kompromi politik," demikian Kaka menambahkan.