Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, kenaikan UMP 2027 perlu dihitung berdasarkan inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu.
Perhitungan kenaikan UMP juga perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai ukuran kecukupan penghasilan pekerja.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pemerintah telah memiliki landasan hukum untuk menetapkan UMP 2027 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” ujar Yassierli dikutip Kamis, 19 November 2026.
Dalam regulasi tersebut, dewan pengupahan daerah memiliki peran dalam menyepakati nilai KHL sebagai salah satu acuan penetapan upah minimum.
Penghitungan upah juga mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan memperhatikan kondisi ekonomi serta ketenagakerjaan masing-masing daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa penyusunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan turut memperhatikan aspirasi berbagai pemangku kepentingan.
“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Indah.
Keterlibatan unsur pekerja dan pengusaha dalam pembahasan pengupahan menjadi bagian dari mekanisme untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak.
Maka dari itu, perbedaan pandangan mengenai formula dan besaran kenaikan UMP 2027 dapat dibahas melalui mekanisme resmi dengan mengacu pada ketentuan hukum dan data ekonomi yang tersedia.
BERITA TERKAIT: