Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mendorong Bank Indonesia (BI), pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi agar kenaikan suku bunga acuan tidak membuat pelaku usaha, khususnya UMKM, semakin kesulitan mendapatkan modal.
Karena itu, ia mendorong tiga langkah. Pertama, BI perlu memastikan kebijakan makroprudensial tetap akomodatif dan insentif likuiditas benar-benar mendorong kredit produktif, terutama bagi UMKM.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bunga, dan penjaminan kredit agar kenaikan biaya pembiayaan tidak semakin membatasi akses permodalan usaha kecil.
Ketiga, OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap transmisi suku bunga perbankan. Prinsip kehati-hatian tetap penting, tetapi jangan sampai pengetatan kredit berlebihan justru menghambat kegiatan ekonomi produktif.
“Keberhasilan kebijakan moneter tidak cukup diukur dari kemampuan menjaga Rupiah dan mengendalikan inflasi. Kita juga harus melihat apakah dunia usaha tetap berkembang, UMKM memperoleh akses pembiayaan, investasi bergerak, dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya, Kamis, 19 November 2026.
Amin menambahkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki modal yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 mencapai 5,47 persen, sementara inflasi Oktober tercatat 3,23 persen secara tahunan. Momentum pertumbuhan ini perlu dijaga agar tidak terganggu oleh meningkatnya biaya pembiayaan.
Politikus PKS itu menegaskan stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya harus saling menopang melalui koordinasi kebijakan Bank Indonesia, pemerintah, dan OJK.
“Jangan sampai stabilitas moneter tercapai, tetapi sektor riil justru kehilangan tenaga untuk tumbuh. Stabilitas harus menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi beban bagi pertumbuhan itu sendiri,” tutup Amin.
BERITA TERKAIT: