Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan penerima bansos tersebut akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," kata Luhut dalam Konferensi Pers Gerakan Nasional Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dan Percepatan Piloting Perlinsos Digital di Kantor DEN, Jakarta, Kamis 10 September 2026.
Namun, pemerintah tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan secara bebas. Luhut mengatakan skema digitalisasi bansos memungkinkan pemerintah membatasi penggunaan dana sesuai kebutuhan penerima.
Salah satu opsi yang sedang dikaji yakni menggunakan sistem kupon atau pembatasan transaksi agar bansos hanya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti membayar listrik, membeli beras, hingga bahan bakar.
"Kita masih memikirkan apakah nanti diberikan kupon, sehingga tidak boleh untuk judi online (judol)," katanya.
Luhut menegaskan penyaluran bansos ke depan diarahkan sepenuhnya melalui transaksi nontunai. Skema tersebut dinilai dapat membuat penggunaan dana lebih mudah ditelusuri sekaligus mengurangi potensi penyimpangan.
"Kami sepakat tidak ada lagi cash transfer, jadi semua cashless transaction. Ini juga untuk mengurangi korupsi karena setiap transaksi harus ada dasarnya," jelas Luhut.
Digitalisasi perlindungan sosial tersebut telah dipersiapkan pemerintah selama sekitar satu tahun. Uji coba sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan kini diperluas ke sejumlah daerah lainnya.
Luhut mengatakan sekitar 215 kabupaten telah masuk dalam proses pendataan. Pemerintah juga melibatkan Polri, TNI, dan masyarakat sebagai bagian dari agen perlindungan sosial.
Meski angka 50 juta menjadi sasaran awal, jumlah penerima bansos masih dapat berubah mengikuti pemutakhiran DTSEN dan kondisi riil di lapangan.
"Presiden sudah mengatakan, enggak apa-apa kita mulai dengan real number," katanya.
Selain memperbaiki ketepatan sasaran dan transparansi, Luhut menyebut digitalisasi perlindungan sosial menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi anggaran.
Ia memperkirakan potensi penghematan dari digitalisasi berbagai program pemerintah dapat mencapai Rp1.200 triliun. Namun, angka tersebut masih dapat berubah seiring proses penghitungan.
Pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital bagi sekitar 50 juta masyarakat termiskin di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: