Bagi masyarakat, geopolitik mungkin terdengar seperti urusan diplomat, jenderal, dan pemimpin negara yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, gangguan pada jalur pelayaran dapat menaikkan biaya barang, konflik dapat mengganggu pasokan energi, dan persaingan teknologi dapat memengaruhi pekerjaan serta keamanan data pribadi.
Sebelum membahas Pancasila dalam dinamika kekinian, perlu juga kita melihat bahwa Hari Kesaktian Pancasila merupakan peringatan atas peristiwa ketika tatanan negara domestik dapat terguncang, yang diawali dengan gugurnya Pahlawan Revolusi akibat pengaruh dinamika luar negeri, dalam hal ini Perang Dingin. Tatanan dalam negeri kemudian dapat pulih dan memperoleh keseimbangan setelah terjadi kemanunggalan antara komponen rakyat, seperti pemuka agama, mahasiswa, negarawan, dan tokoh-tokoh intelektual, dengan TNI, sehingga Indonesia tetap utuh dan bersatu.
Mengelola Perbedaan di Tengah Tekanan Global
Tekanan dari luar juga dapat masuk ke ruang percakapan kita melalui telepon genggam. Gambar perang, pernyataan pemimpin asing, dan informasi yang belum terverifikasi dapat memicu kemarahan, membentuk keberpihakan, bahkan menumbuhkan kecurigaan terhadap sesama warga yang memiliki pandangan berbeda.
Dalam keadaan seperti ini, persatuan membutuhkan pegangan yang dapat diterima bersama oleh masyarakat dengan beragam identitas dan kepentingan. Pancasila menyediakan dasar tersebut melalui penghormatan terhadap keyakinan, martabat manusia, kebersamaan sebagai bangsa, musyawarah, dan keadilan sosial.
Daya pemersatu itu harus hadir dalam pengalaman sehari-hari agar dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Warga perlu merasakan bahwa negara melindungi mereka secara adil, mendengarkan pendapat mereka, dan mengambil keputusan yang dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan.
Karena itu, menghidupkan Pancasila di tengah dinamika geopolitik perlu dimulai dari cara kita memperlakukan perbedaan di dalam negeri. Masyarakat dapat memiliki penilaian yang berbeda mengenai suatu konflik internasional sambil tetap berbagi komitmen untuk menjaga Indonesia dan menghormati keselamatan manusia.
Perbedaan tersebut perlu dikelola melalui percakapan yang terbuka, informasi yang dapat diverifikasi, dan kesediaan untuk mendengarkan alasan pihak lain. Menuduh sesama warga yang tidak nasionalis hanya karena berbeda pandangan justru dapat merusak kepercayaan yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan bersama.
Nilai Kemanusiaan
Sila Kemanusiaan menjadi titik temu yang sangat penting dalam perdebatan mengenai konflik internasional. Kepedulian terhadap penderitaan warga sipil semestinya berlaku secara konsisten, melampaui kedekatan agama, pilihan politik, atau hubungan baik Indonesia dengan negara tertentu.
Konsistensi ini juga menjadi dasar bagi sikap Indonesia dalam hukum internasional. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan persamaan kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, serta larangan ancaman atau penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan ketentuan Piagam.
Bagi Indonesia, prinsip-prinsip tersebut memiliki arti praktis karena membantu melindungi ruang untuk menentukan masa depan sendiri. Ketika hubungan antarnegara dibatasi oleh aturan yang dihormati bersama, negara memiliki dasar untuk menolak tekanan dan memperjuangkan haknya secara sah.
Bebas Aktif Berlandaskan Prinsip
Memang, pelaksanaan hukum internasional kerap menghadapi ketimpangan kekuatan dan kepentingan politik. Justru karena itulah Indonesia perlu terus memperjuangkan penerapan aturan secara konsisten, memperkuat diplomasi, serta membangun kerja sama dengan negara yang memiliki kepentingan sejalan.
Di sinilah politik luar negeri bebas aktif menemukan landasan nilainya. Kemandirian menentukan sikap dalam hubungan internasional perlu diarahkan untuk menjaga kedaulatan, memperjuangkan perdamaian, dan membawa manfaat bagi rakyat.
Kerja sama ekonomi maupun pertahanan patut dinilai berdasarkan tujuan tersebut. Pemerintah perlu menjelaskan manfaatnya, risiko ketergantungan, serta langkah-langkah yang disiapkan agar Indonesia tetap mampu mengambil keputusan secara mandiri ketika kepentingan para mitra saling bertentangan.
Keterbukaan membantu masyarakat memahami pilihan strategis yang sulit. Warga berhak mengetahui arah kebijakan, dengan tetap menghormati kerahasiaan yang memiliki dasar hukum.
Konteks Negara Kepulauan
Bagi negara kepulauan, hubungan antara persatuan dan geopolitik terlihat jelas di laut. Perairan yang menghubungkan pulau-pulau kita sekaligus menjadi ruang pelayaran, sumber penghidupan, lokasi infrastruktur komunikasi, dan jalur pertemuan berbagai kepentingan internasional.
Bayangkan dampaknya jika distribusi pangan antarpulau terganggu atau kabel komunikasi bawah laut rusak. Masyarakat akan merasakan dampaknya melalui kenaikan harga kebutuhan, terhambatnya layanan, dan kesulitan menjalankan pekerjaan, bahkan ketika sumber gangguan berada jauh dari tempat tinggal mereka.
Menjaga persatuan Indonesia memerlukan kemampuan nyata untuk melindungi hubungan antardaerah serta kehidupan masyarakat. Diplomasi, pertahanan, penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya perlu bergerak menuju tujuan bersama dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Kolaborasi Persatuan dan Keadilan Sosial
Nilai persatuan semestinya juga menuntun hubungan antarlembaga negara yang menjalankan tugas keamanan. Masyarakat membutuhkan pelayanan dan perlindungan yang efektif, sehingga perbedaan kewenangan harus diselesaikan melalui aturan serta koordinasi yang memungkinkan negara bertindak tepat waktu.
Namun, kemampuan untuk menghadapi tekanan global juga ditentukan oleh kondisi masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Keluarga berpenghasilan rendah, pekerja yang kehilangan kesempatan kerja, dan pelaku usaha kecil memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi kenaikan biaya atau perubahan pasar.
Sila keadilan sosial mengharuskan negara memperhatikan perbedaan kemampuan tersebut dalam menyusun kebijakan. Perlindungan sosial, akses terhadap kebutuhan dasar, dan kesempatan ekonomi yang lebih merata merupakan investasi penting bagi ketahanan nasional karena memperkuat rasa memiliki terhadap negara.
Kesediaan masyarakat untuk memikul beban bersama akan lebih besar apabila pengorbanan dibagi secara adil. Sebaliknya, kebijakan yang membiarkan kelompok rentan menanggung beban terbesar dapat mengikis solidaritas dan membuat seruan persatuan kehilangan kekuatan di mata mereka.
Menghidupkan Daya Pemersatu Pancasila
Menjelang 1 Oktober, tiga prioritas perlu mendapat perhatian bersama. Ketiganya ialah kepercayaan publik, konsistensi prinsip dalam hubungan luar negeri, dan perlindungan yang adil terhadap dampak tekanan global.
Kepercayaan publik membutuhkan informasi akurat, kesediaan mengoreksi kesalahan, dan ruang kritik yang sehat. Pemerintah, media, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu membantu warga mengenali manipulasi sambil menjaga kebebasan berdiskusi.
Konsistensi menuntut ukuran yang sama terhadap tindakan negara sahabat maupun negara lain. Perlindungan yang adil perlu bertolak dari pengalaman masyarakat terdampak, termasuk di pesisir, perbatasan, dan pulau kecil.
Pendidikan Pancasila perlu mengajak generasi muda membahas persoalan nyata tersebut. Mereka harus memperoleh ruang untuk menguji penerapan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan dalam pilihan sulit negara.
Persatuan menguat ketika warga merasa perbedaannya dihormati dan masa depannya diperjuangkan bersama. Pengalaman itulah yang menumbuhkan kesediaan saling menjaga dan mempertahankan kepentingan Indonesia.
Hari Kesaktian Pancasila memberi kesempatan untuk memperbarui komitmen terhadap dasar negara yang menjadi milik seluruh bangsa. Di tengah tekanan geopolitik global, kekuatan pemersatunya akan terasa ketika kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, perbedaan memperoleh ruang, dan setiap warga merasakan perlindungan serta keadilan.
Prof. Arie Afriansyah
Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia
BERITA TERKAIT: