Hal itu disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan jajaran Danantara di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam, 4 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, perkembangan hilirisasi menjadi salah satu pembahasan utama. Pemerintah didorong mempercepat proses pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, hilirisasi dapat memperkuat investasi sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam Indonesia.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” kata Teddy dalam keterangan tertulis.
Selain hilirisasi, Prabowo juga mendapat laporan mengenai perkembangan penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Kebijakan tersebut diklaim telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Penataan perusahaan negara itu masih akan berlanjut. Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026.
Jika target tersebut terealisasi, restrukturisasi BUMN diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
Prabowo menekankan agar proses penataan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Restrukturisasi harus mampu menghasilkan perusahaan negara dengan struktur yang lebih ramping, sehat, profesional, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” ujar Teddy.
Pertemuan itu turut dihadiri COO Danantara Dony Oskaria, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
BERITA TERKAIT: