Pengamat politik AS Hikam mengatakan, pemberian KTA NU kepada Prabowo merupakan hal yang unik jika melihat sejarah kepresidenan di Indonesia. Menurutnya, selain Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Prabowo menjadi presiden yang secara resmi mengakui sekaligus menerima KTA NU.
"Prabowo terima kartu tanda anggota NU merupakan suatu yang bisa dikatakan keunikan. Karena saya kira dalam sejarah Republik ini selain almarhum Gus Dur, Presiden RI yang resmi mengakui dan mendapat kartu NU yang baru Pak Prabowo," kata AS Hikam di kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 3 September 2026.
Menurutnya, pemberian KTA tersebut dapat dipandang sebagai sebuah gestur politik yang memungkinkan munculnya berbagai interpretasi. Salah satunya adalah keinginan pemerintah untuk membangun kedekatan yang lebih kuat dengan NU.
Namun, AS Hikam menilai ada hal yang menarik dari proses pemberian KTA tersebut. Sebab, menurut dia, justru Prabowo yang sebelumnya menyampaikan keinginan untuk menjadi anggota NU.
Ia mengingatkan pernyataan Prabowo saat pembukaan Muktamar ke-35 NU. Ketika itu, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya akan kembali datang apabila telah mendapatkan KTA NU.
"Kalau dilihat lagi kan yang minta Prabowo untuk jadi anggota," katanya.
AS Hikam menilai Prabowo tampak terkejut sekaligus senang ketika keinginannya tersebut akhirnya terwujud. Pernyataan Prabowo pada pembukaan Muktamar juga dinilai menunjukkan adanya keinginan kuat untuk mendapatkan KTA NU.
"Kalau sudah kayak gitu kan bisa ditafsirkan sebagai perintah," tuturnya.
Menurut AS Hikam, jika melihat rangkaian peristiwa tersebut, penerimaan KTA NU oleh Prabowo juga dapat dimaknai sebagai bentuk kebanggaan politik. Bahkan, ia membuka kemungkinan munculnya fenomena serupa apabila organisasi-organisasi lain turut memberikan KTA kepada Presiden.
"Mungkin juga kebanggaan kalau sampai presiden nanti rame-rame organisasi lain juga akan memberikan KTA-nya masing-masing," pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Langkah tersebut dinilai sebagai gestur politik yang memiliki beragam tafsir. 
BERITA TERKAIT: