Hal tersebut ditegaskan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Nuh Al Azhar. Menurutnya, kepastian identitas lahir dari kerja sunyi integrasi data yang diampu oleh PIAK.
"Di balik 290.125.073 jiwa penduduk Indonesia pada Data Kependudukan (DKB) Semester I 2026, ada jutaan peristiwa penting: kelahiran, pernikahan, hingga kematian yang harus menyatu menjadi satu data nasional yang tepercaya," ujar Nuh dikutip redaksi pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Nuh menjelaskan, PIAK menjadi jantung dari seluruh sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Lewat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, seluruh catatan kependudukan dari 416 kabupaten dan 98 kota ditarik dan dikonsolidasikan ke dalam satu sistem nasional.
"Kalau Ditjen lain mencatat di lapangan, PIAK memastikan seluruh catatan dari Sabang sampai Merauke berbicara dalam satu bahasa data yang sama," paparnya.
Proses integrasi ini menggabungkan dua instrumen utama: data demografis dan data biometrik (rekam wajah, sidik jari, serta iris mata). Kombinasi ini menjamin proses penunggalan data, sehingga setiap warga hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) seumur hidup.
Sistem penunggalan data ini krusial untuk mencegah duplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Kesalahan input data atau identitas ganda bisa berujung pada hilangnya akses warga terhadap bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga akses pendidikan.
"Membebaskan warga dari risiko kesalahan administrasi adalah bagian dari kemerdekaan nyata yang mereka rasakan sehari-hari," tegas Nuh.
Lebih lanjut, Nuh menyebut data kependudukan yang bersih dan akurat menjadi fondasi utama penopang berbagai program strategis pemerintah. Mulai dari penyaluran subsidi BBM tepat sasaran, program Makan Bergizi Gratis, hingga integrasi data BPJS Ketenagakerjaan.
"81 tahun Indonesia merdeka, wajah baru kemerdekaan adalah bebas dari ketidakpastian identitas. Kerja PIAK adalah memastikan setiap warga negara benar-benar terhitung, diakui, dan dilayani oleh negaranya sendiri," pungkas Nuh Al Azhar.
_Ditjen_Dukcapil_Kemendagri,_Muhammad_Nuh_Al_Azhar.jpg)
Kemerdekaan bukan sebatas seremonial bendera atau pawai di jalanan. Bagi warga negara, kemerdekaan juga hadir dalam bentuk yang lebih fundamental: bebas dari ketidakpastian administrasi dan terjaminnya hak-hak dasar di mata negara. 
BERITA TERKAIT: