Pihak legislatif kini tengah mendalami dugaan adanya oknum partai politik (Parpol) dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) hingga pihak yang mengatasnamakan penguasa yang nekat meminta jatah atau free proyek pada program revitalisasi Sekolah Dasar (SD).
Ketua Komisi IV DPRD Rembang, Muhammad Rofi'i, menegaskan bahwa proyek revitalisasi sekolah merupakan program kedinasan yang bersih dari intervensi pihak luar.
Menurutnya, anggaran tersebut merupakan bantuan murni dari kementerian yang disalurkan setelah melalui proses verifikasi ketat oleh Dinas Pendidikan (Dindik) setempat.
"Sebetulnya tidak boleh ada campur tangan dari oknum apa saja. Karena revitalisasi ini bantuan murni dari kementerian yang sudah diverifikasi dari Dinas Pendidikan," ujar Rofi'i kepada wartawan, Rabu 26 Agustus 2026.
Rofi'i juga menambahkan bahwa hingga saat ini, Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan laporan resmi mengenai adanya tekanan atau pungutan dari oknum-oknum tersebut.
Kendati demikian, jika isu tersebut terbukti benar, pihaknya sangat mengecam tindakan yang mencederai upaya perbaikan mutu fasilitas pendidikan di Rembang.
"Kalau memang itu benar, saya sangat menyayangkan. Dan juga Pak Kadin (Kepala Dinas) juga tidak pernah laporan tentang itu," imbuhnya.
Menyikapi polemik ini, Komisi IV DPRD Rembang tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat, jajaran legislator tersebut dijadwalkan akan turun langsung ke lapangan guna menelusuri kebenaran isu yang beredar, sekaligus mengungkap identitas oknum yang mencoba bermain dalam proyek pendidikan tersebut.
"Komisi IV akan sidak di lokasi dan akan menanyakan kebenarannya, oknum siapa yang coba-coba minta jatah," pungkasnya.
*
Kontributor Blora
Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang bergerak cepat merespons isu miring di sektor pendidikan. 
BERITA TERKAIT: