Demikian dikatakan aktivis Forum Sipil Bersuara (Forsiber) Hamdi Putra, dikutip Rabu 26 Agustus 2026.
Menurut Hamdi, secara konstitusional, wacana Pemilu dipercepat hampir tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena UUD 1945 secara tegas mengatur masa jabatan presiden selama lima tahun serta mekanisme suksesi yang jelas melalui Wakil Presiden atau MPR apabila terjadi kekosongan.
"Namun, secara taktis, pernyataan Budi Arie tersebut berfungsi efektif sebagai
trial balloon untuk mengukur respons kubu Presiden Prabowo Subianto, menghidupkan kembali posisi tawar politik Projo, serta mempertahankan Joko Widodo sebagai simpul komunikasi strategis," kata Hamdi.
Dengan menanamkan persepsi bahwa kalender kekuasaan tidak berjalan normal, Budi Arie berhasil memaksa para elite politik untuk menghitung ulang posisi mereka dan menempatkan jaringan relawan Projo kembali relevan di tengah dinamika kekuasaan.
Manuver ini langsung memicu reaksi nyata, di mana kubu Partai Gerindra memilih menjaga jarak dan menegaskan fokus penuh pada pengawalan program pemerintahan Prabowo.
"Sikap tersebut memperlihatkan batas toleransi koalisi terhadap wacana di luar agenda resmi," kata Hamdi.
Di sisi lain, langkah politik ini memunculkan paradoks tersendiri. Upaya mendongkrak daya tawar Projo berisiko menggerus tingkat kepercayaan istana terhadap konsistensi dukungan politik Budi Arie.
Dengan demikian, inti persoalannya bukanlah kepastian percepatan jadwal pencoblosan, melainkan upaya Projo untuk tidak sekadar menjadi mesin kampanye lima tahunan.
"Melalui sinyal perubahan keseimbangan kekuasaan yang dilempar ke ruang publik, Budi Arie memaksa lanskap politik nasional untuk memperhitungkan keberadaan mereka jauh sebelum kalender pemilihan yang sebenarnya dimulai," pungkas Hamdi.
Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai dinamika politik yang bergerak “lebih cepat dari 2029” merupakan sinyal strategis berlapis alih-alih prediksi teknis percepatan Pemilu. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: