Data Harus Valid Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

Menanggapi rencana pengaturan pembelian BBM subsidi bagi kelompok desil 9 dan 10, ia menegaskan bahwa akurasi dan kualitas data harus menjadi perhatian utama agar kebijakan tidak salah sasaran.

“Kita memastikan agar BPS betul-betul datanya bagus, betul-betul valid,” ujar Jalal di Komplek DPR RI, Selasa, 18 Agustus 2026.

Ia berharap, perbaikan dan pemutakhiran data dapat terus dilakukan sehingga seluruh program perlindungan sosial ke depan semakin akurat dan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Orang-orang yang memang tidak mampu desilnya harus tepat juga, tapi orang-orang yang berkecukupan desilnya juga harus sesuai," tegasnya.

Jalal menekankan, ketepatan data menjadi kunci agar kebijakan subsidi BBM tidak hanya efektif mengurangi kebocoran, tetapi juga tetap melindungi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

Karena itu, pemutakhiran data secara berkala perlu dilakukan sebelum kebijakan pembatasan diterapkan.