Kemandirian Daerah Kunci Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

Demikian dikatakan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris di sela-sela Peringatan HUT Ke-81 RI di Jakarta, Senin 17 Agustus 2026.

Fahira mengungkapkan, Indonesia tidak akan sepenuhnya berdaulat, adil, dan makmur apabila masih banyak daerah yang kesulitan mengoptimalkan potensinya, memiliki ruang fiskal terbatas, bergantung terlalu besar pada keputusan pusat, serta belum mampu menghadirkan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang setara bagi warganya.

“Negara akan kuat ketika daerahnya kuat, rakyatnya berdaya, pelayanan publiknya merata, dan kekayaan lokalnya benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,”  kata Fahira.

Menurut Senator Jakarta ini, kemandirian daerah bukan berarti daerah berjalan sendiri atau pemerintah pusat mengurangi tanggung jawabnya. 

Kemandirian daerah berarti pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal, kelembagaan, sumber daya manusia, data, inovasi, dan ruang kebijakan yang memadai untuk mengelola potensi lokal serta menjawab kebutuhan masyarakatnya.

Pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab menjaga standar pelayanan nasional, memberikan afirmasi kepada wilayah yang tertinggal, dan memastikan hubungan keuangan pusat-daerah berjalan adil. 

Dalam pidato mengenai RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah serta mengingatkan bahwa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota merupakan satu kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.

Fahira menyampaikan setidaknya terdapat enam alasan mengapa kemandirian daerah menjadi kunci mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pertama, kedaulatan nasional bertumpu pada daerah yang kuat. Kedua, kemandirian daerah adalah jalan menuju keadilan pembangunan. Ketiga, kemandirian fiskal menentukan kemampuan daerah melayani masyarakat. 

Keempat, kemandirian ekonomi daerah mempercepat pemerataan kemakmuran. Kelima, ketahanan nasional sangat ditentukan oleh ketahanan setiap daerah. Keenam, kemandirian daerah memperkuat demokrasi, inovasi, dan akuntabilitas.

“Kemandirian daerah pada akhirnya bukan tujuan yang berdiri sendiri. Tujuan besarnya adalah memastikan rakyat di seluruh daerah memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup aman, mendapatkan pelayanan berkualitas, bekerja, berusaha, dan menikmati hasil pembangunan,” pungkas Fahira.