Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) menyebut secara konseptual istilah "Kabinet Bayangan" justru mengecilkan potensi kelompok masyarakat sipil itu sendiri. Nama tersebut dinilai secara tidak langsung menunjukkan keterbatasan karena sifat dasar sebuah bayangan yang hanya bisa pasrah mengikuti objek aslinya.
"Pada prinsipnya, saya melihat Kabinet Bayangan ini justru secara tidak langsung mengakui bahwa mereka tidak punya agenda sendiri. Mereka seolah memposisikan diri hanya untuk bereaksi terhadap kebijakan penguasa," kata Hensa, Kamis, 30 Juli 2026.
Sebaliknya, ia menilai nama Kabinet Bayangan hanya menegaskan bahwa keberadaan kelompok ini bersifat reaktif dan tidak memiliki inisiatif independen.
"Kalau pemerintah diam, ya bayangannya ikut diam. Ini kan repot kalau niatnya mau menjadi kelompok penekan atau alternatif kebijakan bagi masyarakat," tambahnya mempertegas.
Hensa menyarankan, jika kelompok tersebut memang berniat menghadirkan alternatif kebijakan yang segar dan berani, mereka seharusnya lebih percaya diri dalam merumuskan nama pergerakan.
"Mestinya jika ingin membentuk kabinet tandingan, namanya Kabinet Tandingan saja. Kata 'tandingan' itu punya daya dobrak. Ada gagasan yang diadu, ada keberanian untuk berdiri sejajar menawarkan solusi," ujarHensa.
Hensa mengingatkan kelompok politik atau sipil yang terlalu reaktif berisiko kehilangan kredibilitas. Masyarakat dinilai lebih membutuhkan tokoh atau kelompok yang konsisten menelurkan ide, bukan sekadar kritikus yang bergantung pada momentum kebijakan penguasa.
"Bayangan itu enggak abadi. Begitu cahayanya pindah atau meredup, bayangannya hilang. Makanya kalau mau punya nama besar dan dipercaya publik, jangan cuma jadi bayangan, jadilah sumber cahaya itu sendiri," pungkas Hensa.
.jpg)
Kemunculan Kabinet Bayangan yang digagas kalangan akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil dinilai memiliki kelemahan mendasar dari pemilihan identitas kelompok tersebut. 
BERITA TERKAIT: