Gerindra Menunggu RUU LGBTQ dari MUI

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong menilai perpres tersebut sejalan dengan kultur masyarakat Indonesia yang tak mengenal LGBTQ.

"Saya pikir itu bagus ya, dan memang di negara kita kan tidak mengenal soal itu," kata Bahtra kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026.

Pada prinsipnya, kata Bahtra, Gerindra pun sedang menunggu RUU Pelanggaran LGBTQ yang kini tengah disusun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Terlebih, RUU itu disebut bakal memuat aturan pidana bagi kaum LGBTQ. Sehingga, RUU tersebut memuat kajian mendalam terkait pidana bagi kaum LGBTQ.

"Tentu harus ada kajian lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, tetapi yang pasti kan di negara kita kan belum diperbolehkan," kata Bahtra.

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google