Menurut Dody, mayoritas titik perlintasan berada di kawasan strategis dengan nilai tanah tinggi, sehingga proses penyediaan lahan kerap menjadi hambatan sebelum proyek bisa dijalankan.
“Lahan itu kewajibannya pemda. Karena perlintasan sebidang itu rata-rata daerah yang prime, lahannya mahal banget,” kata Dody di Jakarta, dikutip Kamis, 14 Mei 2026.
Ia mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan penanganan untuk ratusan titik perlintasan sebidang. Namun pengerjaan tidak bisa langsung dilakukan apabila lahan dari pemerintah daerah belum siap.
“Begitu kesiapan lahan ada, kita baru bikin desain, kemudian baru maju minta anggaran,” ujarnya.
Dody menyebut hingga kini masih ada sekitar 130 titik perlintasan sebidang yang belum tertangani dan akan dikerjakan bertahap sesuai kesiapan lahan serta anggaran.
Untuk penanganannya, pemerintah disebut lebih banyak mempertimbangkan pembangunan flyover karena dinilai lebih mudah dibanding underpass.
“Mostly paling gampang flyover. Kalau underpass agak susah,” katanya.
Meski anggaran Rp4 triliun disebut sudah tersedia, Dody menegaskan dana tersebut belum bisa langsung digunakan sebelum proses pembebasan lahan dan desain proyek selesai.
Menurutnya, kesiapan lahan tetap menjadi faktor paling menentukan dalam percepatan pembangunan flyover di perlintasan sebidang.
BERITA TERKAIT: