Komisi I DPR Minta Pemerintah Gercep Bebaskan 4 WNI yang Disandera Perompak Somalia

Somalia. Adapun, empat WNI tersebut merupakan anak buah kapal (ABK) kapal tanker MT Honour 25 yang tengah mengangkut minyak.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menegaskan, keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil.

“Kementerian Luar Negeri harus segera berkoordinasi dengan kementerian PPMI serta TNI dan lembaga terkait lainnya untuk menyusun strategi pembebasan yang matang dan terukur,” ujar politikus yang akrab disapa Deng Ical, kepada wartawan, Rabu, 29 April 2026.

Legislator PKB ini menegaskan bahwa strategi pembebasan tidak boleh dilakukan serampangan, melainkan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek keamanan guna meminimalkan risiko terhadap para sandera. termasuk melakukan langkah-langkah diplomasi strategis dengan beberapa negara terkait.

Deng Ical juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan misi penyelamatan. Menurutnya, TNI memiliki pengalaman dan rekam jejak yang terbukti dalam operasi serupa.

Ia mencontohkan keberhasilan operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus pada tahun 2011. Dalam operasi tersebut, pasukan khusus TNI terlibat baku tembak dengan perompak, menewaskan empat pelaku dan berhasil membebaskan 20 WNI tanpa korban jiwa di pihak Indonesia.

Selain itu, Deng Ical menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani kasus ini. Ia menyebutkan bahwa di dalam kapal tersebut juga terdapat warga negara lain, sehingga pendekatan multilateral menjadi langkah strategis yang perlu ditempuh pemerintah.

“Pemerintah Indonesia perlu menjalin koordinasi dengan negara-negara terkait untuk memastikan proses pembebasan berjalan efektif dan aman,” tegasnya.

Lebih lanjut, Deng Ical juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto diyakini akan memberikan perhatian serius terhadap kasus penyanderaan ini dan memastikan seluruh upaya terbaik dilakukan demi keselamatan para WNI.

“DPR RI, khususnya Komisi I, akan terus memantau perkembangan situasi dan mendorong pemerintah agar mengambil langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menangani kasus tersebut,” pungkasnya.