Hadapi Disrupsi Tatanan Dunia, Indonesia Perlu Kembali ke UUD 1945 Asli

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) sekaligus pemerhati kebangsaan, Prof. Daniel M. Rosyid dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 30 Maret 2026.

“Transformasi NKRI sebagai respons eksistensial menghadapi disrupsi tatanan dunia yang penuh konflik saat ini menuntut kita untuk kembali ke UUD 18 Agustus 1945 (UUD 1945 Asli) sebagai kompas moral berupa nilai-nilai bersama kesepakatan para pendiri bangsa dan inovasi penyempurnaannya serta GBHN sebagai haluan stratejik sesuai tuntutan zaman,” kata Daniel. 

Lanjut dia, usai diubahnya UUD 1945 menjadi UUD 2002, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak pasti yang terus terseret dengan dinamika global yang penuh konflik saat ini.  

“UUD 10 Agustus 2002 hasil reformasi telah merusak kapasistas stratejik bangsa ini melalui korupsi dan fragmentasi sosial, ekonomi dan politik yang menyulitkan Prabowo untuk mengkonsolidasikan semua potensi rakyat semesta dalam menghadapi ancaman ini,” ungkapnya.

Daniel menilai dengan adanya hegemoni partai-partai politik, kepemimpinan Prabowo menjadi tidak stabil. Di lain sisi, ia meyakini bahwa Prabowo sebagai seorang patriot memiliki niat untuk kembali ke UUD 18 Agustus 1945 sesuai amanat dalam AD/ART Partai Gerindra. 

“Transformasi ini dihambat partai-partai politik yang menikmati monopoli politik selama 25 tahun terakhir. Kaum sekuler radikal terus melontarkan semua kritik pada Presiden kecuali pada partai-partai politik yang disebut Noam Chomsky sebagai organisasi yang paling berbahaya di planet ini,” jelasnya. 

Sementara, sambung Daniel, pimpinan-pimpinan Ormas dan kampus sibuk berpuas diri menikmati keuntungan menetes dari sistem yang berjalan sekarang. 

Ia menegaskan bahwa UUD 2002 telah membuat bangsa ini kekenyangan demokrasi sebagai sistem yang diadopsi dari AS dan memiliki daya mematikan serta merusak suatu bangsa.

“Bangsa ini perlu keluar maksiat dengan puasa demokrasi untuk kembali pada fitrah cita negara proklamasi sesuai UUD 18 Agustus 1945. Syahwat demokrasi itu telah melahirkan korupsi dan fragmentasi sosial, ekonomi, dan politik secara sistemik yang jika dibiarkan akan menjadi neraka kebangsaan yang mengancam eksistensi NKRI,” pungkasnya.