Hal tersebut disampaikan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Dalam pernyataannya, Dino mengaku menyampaikan pandangan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah menerima penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo.
"Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan keluar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," kata Dino, dikutip dalam di Instagram pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Dino yang juga merupakan eks Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) itu menilai Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri sejak menjabat sebagai presiden.
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri,” tegasnya.
Menurutnya, sekitar satu dari enam hari masa kepresidenan Prabowo dihabiskan di luar negeri. Kondisi tersebut, kata Dino, memunculkan persepsi negatif di masyarakat bahwa frekuensi perjalanan tersebut sudah tidak lazim dan melampaui batas kewajaran.
"Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya," ujarnya.
Dalam hal ini, ia menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri.
Menurutnya, pengeluaran tersebut mencakup biaya tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, hingga uang harian bagi seluruh delegasi dan perangkat pendamping.
"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," tegasnya lagi.
Karena itu, Dino berharap Presiden Prabowo dapat mengevaluasi intensitas kunjungan luar negeri dan lebih mempertimbangkan aspirasi publik yang mempertanyakan efektivitas serta besarnya anggaran yang digunakan dalam setiap perjalanan kenegaraan tersebut.
“Apa yang saya katakan di sini adalah penyampaian perasaan kebanyakan rakyat yang murni dari nurani mereka. Silahkan cek, dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini,” tuturnya.
“Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: