Menurutnya, dari delapan Presiden RI, baru Prabowo yang secara terbuka menyinggung persoalan penggunaan anggaran hingga ke pelosok daerah.
“Ini patut diapresiasi luar biasa. Baru kali ini Presiden menyentuh uang negara sampai ke daerah yang jauh dari Jakarta,” ujar Iskandar.
Ia menduga pernyataan Presiden tidak muncul tanpa dasar. Kemungkinan besar merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik dari laporan tahunan maupun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).
Iskandar menjelaskan, inefisiensi dalam pengelolaan anggaran mencakup berbagai aspek, mulai dari pemborosan, markup pengadaan, hingga program yang tidak efektif.
“Inefisiensi itu bisa berarti tidak hemat, tidak efisien, dan tidak efektif. Misalnya harga barang lebih mahal, output kecil tapi biaya besar, atau program tidak mencapai tujuan,” jelasnya.
Mengacu pada data BPK, ia menyebut potensi inefisiensi pemerintah daerah pada 2023 mencapai Rp141 triliun, dengan tingkat ketidakefektifan program hingga 53 persen.
Sementara pada 2022, total temuan inefisiensi dan ketidakefektifan secara nasional mencapai Rp25,85 triliun.
Namun demikian, Iskandar juga menyoroti peran pengawasan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, Kemendagri memiliki kewenangan dalam regulasi tata kelola APBD, sehingga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah daerah.
“Pertanyaannya, pengawasannya selama ini bagaimana? Jangan sampai daerah disalahkan, tapi pembinaan dan monitoring dari pusat tidak maksimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, lemahnya sistem monitoring menjadi salah satu penyebab masih maraknya inefisiensi anggaran di daerah.
Lebih lanjut, Iskandar menilai pernyataan Presiden Prabowo sejalan dengan temuan BPK dan tidak bisa dibantah.
“Ini bukan sekadar opini Presiden. Ini data BPK. Kalau bicara anggaran, tidak bisa asumsi,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut praktik “copy paste” anggaran masih terjadi, yang berkontribusi pada pembengkakan belanja tanpa diikuti hasil yang optimal.
“Anggaran besar, tapi output kecil. Program bantuan terus naik, tapi angka kemiskinan tidak turun. Itu fakta,” pungkasnya.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait inefisiensi anggaran daerah (APBD). 
BERITA TERKAIT: