Sejumlah pihak mempertanyakan intensitas lawatan tersebut, terutama terkait efektivitas dan dampaknya terhadap kepentingan nasional.
Kendati demikian, menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, aktivitas diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo merupakan kebutuhan strategis di tengah situasi global yang masih dibayangi konflik dan ketidakpastian geopolitik.
Dalam unggahan video di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Selasa, 1 Juni 2026, Teddy menjelaskan bahwa Prabowo mulai memimpin Indonesia ketika dunia menghadapi berbagai krisis di sejumlah kawasan.
Kondisi itu menuntut seorang kepala negara untuk membangun komunikasi dan hubungan yang erat dengan para pemimpin dunia demi menjaga kepentingan nasional Indonesia.
“Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah. Itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE dan lain sebagainya,” kata Teddy.
Menurut Teddy, hubungan baik antarnegara tidak dapat dibangun secara instan ketika situasi darurat sudah terjadi. Karena itu, diplomasi harus dilakukan secara konsisten melalui pertemuan langsung dan pendekatan personal antarpemimpin negara.
“Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik. Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya," tegasnya.
Sebagai bukti konkret, Teddy memaparkan sejumlah capaian yang diraih Indonesia dalam kurun waktu tersebut.
Di antaranya keberhasilan bergabung dengan BRICS, tercapainya tarif 0 persen dengan Uni Eropa setelah proses negosiasi yang berlangsung belasan tahun, serta masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun berdasarkan data BKPN.
Bahkan, kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan pada bulan lalu disebut menghasilkan komitmen investasi baru sekitar Rp575 triliun.
Selain capaian ekonomi, Teddy juga menyoroti penguatan alat pertahanan dari berbagai negara mitra serta kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
“Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jamaah haji,” pungkasnya.
Tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto selama satu setengah tahun terakhir belakangan menjadi sorotan publik. 
BERITA TERKAIT: